TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI 2024, yang digelar di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Kamis, 2 Mei 2024.
Dalam Rakornis ini, ada sejumlah isu terkini yang dibahas, diantaranya pencegahan penggunaan pelat nomor kendaraan oleh masyarakat sipil, pencegahan konflik antar anggota TNI dan Polri, penegakan hukum bidang perpajakan, dan pelacakan aset.
Yusri tak menampik, sejumlah isu yang dibahas merupakan isu terkini yang ramai diperbincangkan publik beberapa waktu terakhir. "Jadi memang kami melihat masih ada beberapa isu yang kemarin viral itu. Jadi kami sengaja duduk bersama di sini, kita mengambil solusi yang terbaik untuk pencegahan," ujar Yusri.
Dia berharap, dengan adanya pendalaman mengenai sejumlah isu terkini, jajaran TNI dan Polri bisa mengatasi permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi di waktu mendatang. Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Dalam sambutannya, Yusri menjelaskan, Rakornis ini sangat penting untuk lebih memantapkan sinergitas pelaksanaan pembinaan teknis kepolisian militer di lingkungan TNI dan Polri. Ini demi terwujudnya koordinasi dan bekerja sama antar satuan polisi militer, tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Yusri menyebut, melalui Rakornis ini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap, anggota TNI dan Polri semakin taat hukum, memiliki loyalitas, moralitas dan integritas yang tinggi.
Dalam Rakornis ini, TNI dan Polri juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme hubungan kerja POM TNI dan PROPAM Polri beserta seluruh jajarannya terkait penyelenggaraan penegakan disiplin, hukum dan tata tertib termasuk penerapan sumber daya manusianya.
Adapun Rakornis POM TNI kali ini mengambil tema 'Melalui Rakornis POM TNI-Propam Polri T 2024 Siap Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum Disiplin Tata Tertib di Lingkungan TNI-Polri Untuk Indonesia Maju'.
Rakornis POM TNI diikuti oleh Pejabat POM dari Pomad, Pomal, Pomau, Karoprovos Divpropam Polri, Karowabprof Divpropam Polri dan Karopaminal Divpropam Polri.
Pilihan Editor: Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024
