Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Paslon Pilgub Jatim Gandeng Unsur NU, Pengamat: Suara Khofifah-Emil Berpotensi Terganggu

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kolase foto Cagub Jatim: Khofifah, Luluk, Risma. Foto/Instagram
Kolase foto Cagub Jatim: Khofifah, Luluk, Risma. Foto/Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketiga pasangan calon Gubernur Jawa Timur kompak menggandeng unsur Nahdlatul Ulama atau NU dalam Pilkada 2024. Pengamat politik Islam, Ahalla Tsauro menilai bahwa suara nahdiyin dalam kontestasi Pilgub Jatim memang signifikan dan jadi faktor utama penentu kemenangan.

Seperti diketahui, ada tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di Pilkada Jawa Timur. Mereka adalah pasangan Khofifah-Emil Dardak, Risma-Gus Hans, dan Luluk-Lukman.

“Tidak heran jika unsur NU terdapat dalam tiga paslon Pilgub Jatim 2024. Seperti Khofifah, Gus Hans, Luluk dan Lukman,” kata Ahalla kepada Tempo, Ahad, 1 September 2024.

Menurut dia, suara masif nahdiyin tidak bisa lepas dari faktor sosiologis-historis NU yang lahir dan tumbuh besar di Jawa Timur. Diikuti dengan ribuan jumlah pesantren atau institusi keagamaan yang berdiri dan terafiliasi dengan NU. 

Ahalla mengatakan bahwa Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak masih difavoritkan untuk merebut suara nahdiyin meski paslon ini tidak didukung oleh partai berbasis NU, yakni PKB. Sebab, Khofifah masih menjabat sebagai Ketua Muslimat NU dan memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat.

“Peran Khofifah saat memenangkan Prabowo-Gibran dalam pilpres bisa menjadi faktor signifikan. Bisa jadi, Khofifah dengan mudah akan mendapat dukungan dari pusat,” ucap akademisi dari Konsorsium Peneliti dan Pemberdayaan untuk Kesejahteraan (KIPRAH) itu.

Kendati demikian, suara NU pada Khofifah-Emil berpotensi terganggu dengan hadirnya Gus Hans sebagai cawagub Tri Rismaharini dan pasangan Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim. Meski tidak didukung koalisi gemuk seperti Khofifah-Emil, Risma-Gus Hans yang didukung PDIP dan Luluk-Lukman dengan dukungan PKB bisa mengeksploitasi suara nahdiyin di akar rumput. 

“Ingat, hasil Pileg 2024 menunjukkan PKB dan PDIP mendominasi suara di Jatim,” papar alumnus National University of Singapore (NUS) itu.

Selain itu, Ahalla menilai bahwa polemik PKB-PBNU bisa mengganggu dominasi Khofifah-Emil. Sebab, nahdiyin Jawa Timur tampak kecewa atas pencopotan KH Marzuki Mustamar sebagai ketua PWNU Jatim di masa kampanye Pilpres lalu. “Kekecewaan ini tentu tidak bisa dilupakan oleh para nahdiyin,” kata pria asal Tuban, Jawa Timur itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ahalla, Khofifah-Emil masih memegang elektabilitas tertinggi pada survei. Namun, jika narasi kekecewaan atas PBNU dimainkan dalam masa kampanye, maka elektabilitas Khofifah-Emil berpotensi turun. 

“Sehingga, Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman bisa memanfaatkan narasi ini di samping melakukan kampanye ke tempat-tempat strategis untuk mendulang suara NU di akar rumput,” ucap Ahalla.

Pada sisi lain, narasi kekecewaan ini bisa jadi ditampung oleh Risma dengan memainkan sosok cawagubnya, Gus Hans untuk menarik simpatisan di akar rumput. Terlebih, Gus Hans pernah menjadi jubir Khofifah-Emil dalam Pilgub 2019 yang bisa mengantisipasi strategi kampaye nanti. 

“Sementara itu, nama besar Risma bisa menjadi faktor lain yang menarik suara NU karena karir politiknya selama ini,” jelas pria yang pernah menempuh S1 Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) itu.

Ahalla menyimpulkan, jika dua paslon lain ingin melawan Khofifah-Emil, maka keduanya harus bekerja sama di balik layar, alih-alih berkompetisi. Tujuannya, menggoyang petahana lewat narasi-narasi, salah satunya mengenai NU. 

Jika tidak, Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman hanya memberikan gangguan minim yang tidak berdampak. “Yang jelas, keduanya akan kesulitan membendung Khofifah-Emil karena belum pernah ikut Pilgub Jatim. Kita lihat saja nanti perkembangannya selama kampanye resmi dimulai,” ujar Ahalla.

Pilihan Editor: Luluk Nur Hamidah Maju Pilkada Jatim 2024, Bersuara Lantang Soal Kecurangan Pemilu 2024: Paling Brutal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

56 menit lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat soal perubahan PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.


DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pemilu oleh KPU: Dari Bikin Film hingga Sewa Jet Pribadi

1 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kiri) dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) berbincang sebelum dimulainya rapat dengar pendapat soal revisi PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pemilu oleh KPU: Dari Bikin Film hingga Sewa Jet Pribadi

Komisi II DPR juga mempertanyakan rencana KPU membuat Akademi Pemilu RI.


Hasil Kesepakatan DPR dan KPU Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

1 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Hasil Kesepakatan DPR dan KPU Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP selanjutnya akan menyusun PKPU soal kotak kosong di pilkada 2024.


Profil Gus Ipul yang Hari Ini akan Dilantik Jokowi Jadi Mensos

3 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Profil Gus Ipul yang Hari Ini akan Dilantik Jokowi Jadi Mensos

Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena maju Pilkada Jawa Timur.


Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah

3 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah

KPU catat 41 daerah memiliki calon tunggal di Pilkada 2024. Peneliti TII jelaskan pilkada ulang maksimal dilakukan 2 tahun bila kotak kosong menang.


Jokowi Tunjuk Gus Ipul sebagai Mensos Pengganti Risma

4 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Jokowi Tunjuk Gus Ipul sebagai Mensos Pengganti Risma

Gus Ipul adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan.


Kata JK soal Ridwan Kamil Ditolak Warga Jakarta

5 jam lalu

Pengendara melewati pagar yang menjadi target vandalisme di kawasan Stasiun Cikini, Jakarta, Jumat 6 September 2024. Di sejumlah ruas jalan di Jakarta bertebaran coretan yang berisi penolakan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disung menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Kata JK soal Ridwan Kamil Ditolak Warga Jakarta

Ridwan Kamil menyatakan sudah berpengalaman menerima penolakan dalam pemilihan kepala daerah.


KPU Sebut Semua Caleg Terpilih yang Akan Maju Pilkada Sudah Mengundurkan Diri

15 jam lalu

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, usai mengawasi pembukaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Kantor KPU DKI Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KPU Sebut Semua Caleg Terpilih yang Akan Maju Pilkada Sudah Mengundurkan Diri

Sejumlah nama caleg terpilih memutuskan maju dalam pilkada serentak.


19 Caleg Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya

15 jam lalu

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
19 Caleg Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan bahwa caleg terpilih yang mengikuti pilkada sudah menyerahkan surat pengunduran diri


Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

16 jam lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kemeja hijau) saat menemui pasangan calon walikota-walikota Yogya Afnan Hadikusumo-Singgih Rahardjo di Kantor PP Muhannadiyah Selasa 10 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tak mempermasalahkan sejumlah kadernya turut bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini