Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cak Imin Tak Hadiri Undangan PBNU Hari Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Dari kanan tim panitia khusus PKB Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sugaedi Raqib , Muhammad Cholil Nafis,  Ketua PBNU Habib Umarsyah, Sulaiman Tanjung dan Wakil Sekjen PBNU Najib Azka saat melakukan konferensi pers pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang tidak hadir di Kantor PBNU, Jakarta pada Rabu, 21 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dari kanan tim panitia khusus PKB Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sugaedi Raqib , Muhammad Cholil Nafis, Ketua PBNU Habib Umarsyah, Sulaiman Tanjung dan Wakil Sekjen PBNU Najib Azka saat melakukan konferensi pers pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang tidak hadir di Kantor PBNU, Jakarta pada Rabu, 21 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU, Jakarta pada Rabu, 21 Agustus 2024.

"Kami sama-sama posisinya hari ini menunggu Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar untuk melakukan pendalaman dengan minta informasi-informasi baik secara lisan maupun tertulis yang kami harapkan beliau bawa di sini. Tetapi sampai saat ini tidak ada informasi sedikit pun apakah beliau akan hadir," kata Ketua PBNU, Habib Umarsyah di kantornya, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2024. 

Umarsyah mempertanyakan kenapa Cak Imin tidak hadir. Dia berdalih bahwa undangan itu adalah niat baik untuk melakukan konfirmasi mengenai konflik antara PKB dan PBNU. 

Umarsyah mengatakan dalam pertemuan itu pansus PBNU bakal fokus menanyakan tiga hal yakni pertama soal kewenangan dari dewan syuro. "Yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum PKB, hal ini ingin kami konfirmasi ke beliau," kata dia.

Kedua, Umar ingin menanyakan bagaimana soal permusyawarahan dalam tubuh partai itu dan terakhir soal tata kelola organisasi PKB.

Sebelumnya kabar pemanggilan Cak Imin disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 20 Agustus 2024. "Kami layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak," ucap Yahya. 

Dia menjelaskan pemanggilan itu dilakukan karena kepemimpinan PKB di bawah Cak Imin dinilai telah melenceng dari fatsun awal saat partai itu didirikan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain memanggil Cak Imin, PBNU juga sudah memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, mantan Sekjen PKB Lukman Edy, Effendy Choirie dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Konflik antara PKB dan PBNU berawal dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. 

Cak Imin adalah salah seorang penggagas Pansus Haji. Yahya menduga Pansus Haji dibentuk untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya. 

“Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024.

PBNU lalu membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik tersebut. 

Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kiai. Sedangkan Cak Imin melalui unggahannya di media sosial pada Sabtu, 3 Agustus 2024, mengatakan perolehan suara PKB pada Pemilu 2024 diakui oleh semua pihak. Dia mensyukuri hal itu karena kader-kader partainya tidak lagi bergantung pada siapa pun. Dia menilai justru ada upaya penggembosan PKB sejak sebelum pemilu.

Pilihan Editor: Kata Cak Imin Soal Dialog dengan Yenny Wahid dan Wapres Bahas Konflik PKB-PBNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

2 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengangkat Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Mensos menggantikan Tri Rismaharini.


Sederet Pernyataan Gus Ipul setelah Dilantik Jadi Mensos oleh Jokowi

4 jam lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai serah terima jabatan di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Sederet Pernyataan Gus Ipul setelah Dilantik Jadi Mensos oleh Jokowi

Gus Ipul mengatakan tidak ada jaminan posisinya sebagai Mensos akan berlanjut pada pemerintahan Prabowo.


Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

8 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

Syaiful Huda mengatakan pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos tidak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB.


KPK Belum Pastikan Kapan Periksa Abdul Halim Iskandar

11 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Pastikan Kapan Periksa Abdul Halim Iskandar

KPK belum memastikan kapan mereka akan kembali memeriksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang rumah dinasnya digeledah pada Jumat lalu.


Resmi Jadi Mensos, Gus Ipul Bicara soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU

13 jam lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Resmi Jadi Mensos, Gus Ipul Bicara soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU

Gus Ipul belum memastikan apakah akan mundur atau tetap melanjutkan tanggung jawab sebagai Sekjen PBNU setelah dilantik sebagai Mensos.


Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

1 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

Jokowi lantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Mensos gantikan Tri Rismaharini. Sebelumnya kerap lontarkan kritik ke Cak Imin dan PK


KPK Geledah Rumah Menteri Abdul Halim Iskandar, Apa Dugaan Kasusnya?

1 hari lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Rumah Menteri Abdul Halim Iskandar, Apa Dugaan Kasusnya?

Penggeledahan rumah dinas Menteri Abdul Halim Iskandar disebut-sebut berhubungan dengan dugaan korupsi pengurusan dana hibah APBD Jatim.


Segini Harta Menteri Desa PDTT, Kakak Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

1 hari lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
Segini Harta Menteri Desa PDTT, Kakak Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Rincian kekayaan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, kakak Cak Imin yang rumah dinasnya digeledah KPK


Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

1 hari lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi  dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bawah pemerintahan Jokowi. Rumah abang Cak Imin ini digeledah KPK.


Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

1 hari lalu

 Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami
Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

Viral di media sosial gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, JK, dan Cak Imin?