Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS dan PKB Beri Sinyal Merapat ke Pemerintahan Prabowo

image-gnews
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Kamis malam, 8 Agustus 2024, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menemui Prabowo di rumah dinas Menteri Pertahanan di Jalan Widya Chandra, Jakarta.

Usai pertemuan, Cak Imin mengatakan, dia dan Prabowo membahas berbagai hal. Di antaranya soal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan rencana partainya dengan Gerindra ke depan.

“Tadi sudah lama enggak silaturahmi dan hari ini kita bersama-sama silaturahmi dengan Pak Prabowo. Macam-macam lah, nanti kita kasih tahu,” kata Cak Imin saat meninggalkan rumah dinas Prabowo.

Menurut Cak Imin, dirinya bukan hanya membahas pemilihan kepala daerah dengan Prabowo. “Ini membahas negara, ini bukan Pilkada saja,” ujarnya.

Sementara Ketua Steering Committee (SC) Muktamar ke-6 PKB Faisol Riza menyatakan, partainya akan mengumumkan untuk bergabung atau tidak dalam pemerintahan Prabowo saat muktamar yang digelar pada 24-25 Agustus mendatang.

"(Muktamar) memutuskan kami ada di dalam pemerintahan --bergabung dengan pemerintahan yang ada-- atau tidak," kata Faisol saat menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Faisol juga mengungkapkan bahwa mayoritas kader PKB di tingkat pimpinan cabang dan wilayah memiliki kecenderungan untuk merapat ke pemerintahan Prabowo. 

"Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW (dewan pimpinan wilayah) sampai sekarang itu menginginkan hampir semua meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," ujarnya. 

SAVERO ARISTIA WIENANTO | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Presiden PKS Ungkap Komunikasi dengan Prabowo: Sudah Terjalin Sejak 2014

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Politikus Golkar dan Gerindra soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

14 menit lalu

Warga bercengkrama dengan latar belakang Istana Negara IKN di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. ANTARA/Muhammad Adimaja
Kata Politikus Golkar dan Gerindra soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Presiden Jokowi mengatakan, Keppres pemindahan ibu kota ke IKN semestinya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

2 jam lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

2 jam lalu

Sukiman (tengah) bersama Hashim Djojohadikusumo (kanan), adik presiden terpilih Prabowo Subianto masa kampanye Pilpres 2024
Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

Hashim Djojohadikusumo mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Klaim justru seharusnya turun.


Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

3 jam lalu

Anindya Bakrie (kanan) dan Arsjad Rasjid (Foto:  TEMPO/Ilham Balindra dan Tempo/Oyuk Ivani Siagian)
Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

Kadin hasil Munaslub mengumumkan kepengurusan. Kadin kubu Arsjad Rasjid menyebutnya melanggar kesepakatan.


Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

5 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai memberikan pengarahan dalam Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Auditorium BKKBN, Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 25 April 2024. Wapres mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait bahwa target prevalensi stunting sebesar 14 persen yang ada pada RPJMN 2020-2024 akan segera dievaluasi dan memberikan instruksi agar sejumlah program yang berjalan selama ini turut dievaluasi karena capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

BKKBN bersiap ketika pemerintahan Prabowo membentuk Kementerian Kependudukan. Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Dalam Negeri.


Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

11 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

Sampai September 2024, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai pemindahan ASN ke IKN.


Amphuri Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Amphuri Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo

Keberadaan Kementerian Haji dan Umrah di kabinet Prabowo dinilai penting. Bertujuan untuk mengurangi beban Kementerian Agama.


Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

13 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

Puan Maharani memberi sinyal pertemuan Megawati Soekarnputri dan Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober ini.


Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

13 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.


Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

14 jam lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

Besarnya peran swasta membuat biaya pendidikan melambung tinggi.