TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengunjungi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada hari ini, Rabu, 24 Juli 2024.
Dalam keterangan tertulis Kominfo menyebut Gibran menyampaikan apresiasi atas kerja keras kominfo dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Gibran, Eks Wali Kota Solo, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi transformasi digital di seluruh pelosok negeri.
"Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi,” kata Gibran Rabu 24 Juli 2024.
Gibran dan Budi Arie juga membahas soal keamanan siber. Beberapa di antara soal upaya peningkatan keamanan siber untuk melindungi data dan informasi penting dari ancaman siber.
"Kami siap mendukung berbagai program dan inisiatif yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia," kata Budi Arie, yang juga Ketua Umum kelompok relawan Projo.
Dalam satu bulan terakhir, kerja Kominfo menjadi perhatian dari publik usai kasus peretasan terhadap Pusat Data Nasional. Bocornya PDN memunculkan seruan supaya Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo.
Serangan Ransomware LockBit 3.0 terhadap PDN terjadi pada 20 Juni 2024. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.
Pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memulihkan layanan publik yang terdampak peretasan PDN. Dalam jangka pendek telah dilakukan proses forensik oleh BSSN dan Polri.
Rencana jangka menengah akan dilakukan pada Agustus hingga September mendatang. Strategi jangka menengah mencakup redeploy tenant, memperbaiki tata kelola dan standar operasional prosedur atau SOP.
Sementara dalam jangka panjang, pengauditan pusat data nasional akan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Strategi ini baru akan dijalankan pada September, dengan target penerapan hasil audit dilakukan paling lama November 2024.
Pilihan Editor: SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN
