Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 25 triliun. Nadiem mengusulkan jumlah tersebut untuk ditambahkan kepada pagu indikatif anggaran 2025 Kemendikbudristek yang saat ini sebesar Rp 83,18 triliun.

Alokasi anggaran Kemendikbudristek dalam APBN 2024 mencapai Rp 98,99 triliun. Kemendikbudristek bisa mendapatkan anggaran sebesar Rp 108,18 triliun untuk APBN 2025 jika usulan Nadiem disetujui.

Nadiem menyampaikan usulan itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. “Seperti yang kita ketahui, alokasi (pagu indikatif) masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program,” kata Nadiem dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menyatakan pagu indikatif Rp 83,18 triliun yang diberikan ke kementeriannya untuk 2025 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai. Berkurang Rp 15,8 triliun dari pagu alokasi tahun 2023,” ucap Suharti dalam rapat.

Maka dari itu, kata Suharti, Kemendikbudristek mengusulkan penambahan anggaran. “Kami usulkan tambahan Rp 25 triliun untuk membiayai kegiatan untuk memastikan program prioritas bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi,” ujar dia.

Berikut rincian penggunaan tambahan anggaran Kemendikbudristek yang diusulkan:

1. Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun Rp 3,8 triliun

2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Rp 1,37 triliun

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp 7,67 triliun

4. Program Pendidikan Tinggi Rp 8,56 triliun

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 2,17 triliun

6. Program Dukungan Manajemen Rp 1,38 triliun

Adapun tambahan anggaran 2025 yang diusulkan Kemendikbudristek kepada Komisi X DPR RI akan digunakan bagi menteri pengganti Nadiem Makarim. Masa jabatan Nadiem akan berakhir pada 20 Oktober 2024 saat presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik menggantikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pilihan Editor: Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini Bisnis: Tanggapan Apindo Thomas Djiwandono Jabat Wamenkeu, Anggaran Makan Siang Gratis per Porsinya

36 menit lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kanan) berjalan memasuki Gedung Djuanda di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas akan bertugas di masa transisi dari pemerintahan sekarang ke selanjutnya.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Tanggapan Apindo Thomas Djiwandono Jabat Wamenkeu, Anggaran Makan Siang Gratis per Porsinya

Thomas Djiwandono telah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

6 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

16 jam lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dihapus agar siswa fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai


Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

16 jam lalu

Dosen dari Fakultas Kedokteran UNS, Hartono ditetapkan sebagai Rektor Terpilih UNS Solo masa jabatan 2024-2029 melalui rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 18 Juli 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Humas UNS Solo)
Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

MWA melakukan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat menetapkan Hartono sebagai Rektor Terpilih UNS masa jabatan 2024-2029.


Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

16 jam lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

Gibran mengatakan, mengenai anggaran makan bergizi gratis Rp15 ribu setiap porsi sudah ideal


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

17 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

23 jam lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Ratusan Dosen dan Tendik PPPK Demo di Kemendikbud, Minta Status Naik Jadi PNS

1 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Ratusan Dosen dan Tendik PPPK Demo di Kemendikbud, Minta Status Naik Jadi PNS

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) pada Kamis, 18 Juli 2024.


Jerman Disebut Bakal Pangkas Bantuan Militer untuk Ukraina pada 2025

1 hari lalu

Calon anggota yang akan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina 3rd Separate Assault Brigade mengambil bagian dalam kursus pengujian dasar militer, di tengah serangan Rusia di pusat Kyiv, Ukraina 27 Maret 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Jerman Disebut Bakal Pangkas Bantuan Militer untuk Ukraina pada 2025

Berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, Jerman memangkas anggran bantuan militer untuk Ukraina menjadi Rp70 triliun.


Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

1 hari lalu

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, saat ditemui usai acara diskusi yang membahas tentang kebijakan pupuk bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi.