Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengikuti rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk 2025.

Nadiem mengatakan saat ini pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Kemendikbudristek adalah sebesar Rp 83,19 triliun. “Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program,” kata Nadiem dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya pernah dilakukan Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR, telah disepakati perhatian lebih untuk pendidikan. Namun, pagu indikatif yang diberikan untuk tahun 2025 masih belum mencerminkan kebutuhan tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menyatakan pagu indikatif Rp 83,18 triliun yang diberikan ke kementeriannya untuk 2025 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai. Berkurang Rp 15,8 triliun dari pagu alokasi tahun 2023,” ucap Suharti dalam rapat.

Maka dari itu, kata Suharti, Kementeriannya mengusulkan penambahan anggaran. “Kami usulkan tambahan Rp 25 triliun untuk membiayai kegiatan untuk memastikan program prioritas bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suharti juga menyampaikan beberapa poin kesepakatan dalam RDP sebelumnya yang menjadi dasar permintaan Rp 25 triliun tersebut. “Dalam RDP disepakati perlunya perhatian pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta baik akademik maupun vokasi. Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah serta dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK,” kata Suharti.

Selain itu, dia berkata ada juga kesepakatan untuk memberi perhatian lebih kepada pendidikan usia dini dan pendidikan olahraga. “Sejalan dengan upaya kita untuk melaksanakan wajib belajar 13 tahun. Begitu juga pendidikan olahraga sesuai dengan desain besar olahraga nasional,” ucap dia.

Adapun anggaran 2025 yang dibahas Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI akan digunakan bagi menteri pengganti Nadiem Makarim. Diketahui, masa jabatan Nadiem akan berakhir pada 20 Oktober 2024 saat Presiden Joko Widodo digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pilihan Editor: Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

10 jam lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

16 jam lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

21 jam lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

2 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

3 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

3 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Dihapus Kemendikbud

jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dihapus agar siswa fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai


Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

3 hari lalu

Dosen dari Fakultas Kedokteran UNS, Hartono ditetapkan sebagai Rektor Terpilih UNS Solo masa jabatan 2024-2029 melalui rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 18 Juli 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Humas UNS Solo)
Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

MWA melakukan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat menetapkan Hartono sebagai Rektor Terpilih UNS masa jabatan 2024-2029.


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

3 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.