Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peserta PPDB Keluhkan Daftar Sekolah Prioritas Tak Ada Dalam Pilihan, Begini Jawaban Disdik DKI Jakarta

image-gnews
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, petugas masih mengecek data server setelah adanya laporan kendala saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. “Server masih berjalan normal. Namun, untuk masalah tersebut sedang dilakukan cek dan ricek,” ujar Budi saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Senin, 10 Juni 2024.

Menurut Budi, server internet untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru saat awal pendaftaran masih berjalan normal pada hari pertama, Senin, 10 Juni 2024. Pendaftaran dibuka sejak pukul 08.00 melalui laman publik PPDB Provinsi DKI Jakarta. 

Sejumlah peserta mengeluhkan adanya kendala soal data lokasi sekolah yang tidak terdaftar dalam prioritas 1 dan 2. Keluhan tersebut dialami beberapa wali murid. Yusril Tanyuny, misalnya. Pria 68 tahun itu menceritakan kesulitannya saat mendaftarkan putra bungsunya ke jenjang SMA. Pada Senin siang, Yusril datang langsung ke Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di Wilayah 2 Jakarta Selatan, di SMA Negeri 70 Jakarta.

Di sana, ia melaporkan bahwa sekolah terdekat dari rumahnya justru tidak masuk daftar prioritas 1 dan dua. “Saya tinggal di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah itu, kalau di daftar tidak ada prioritas pertama maupun kedua,” kata dia saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Posko Sudin Jakarta Selatan 2, pada Senin, 10 Juni 2024.

Menurut keterangan petugas, ujar Yusril bercerita, tidak ada SMA negeri di Kelurahan Petogogan. Tapi di setiap kecamatan memiliki SMA. Akhirnya, pilihan SMA itu masuk ke prioritas ketiga. “Kalau masuk ke prioritas ketiga, anak saya bisa enggak sekolah dong?” ujar dia. 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan pemilihan sekolah hingga tanggal 12 Juni 2024. Khusus di tanggal tersebut pendaftaran hanya dibuka sampai pukul 14.00 WIB, sebab di hari yang sama petugas akan mengumumkan hasil seleksi pukul 17.00 WIB. 

Sebagai informasi, zona prioritas pertama diperuntukkan bagi peserta yang berdomisili di kawasan rukun tetangga (RT) yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan lokasi sekolah tujuan. Sedangkan, zonasi kedua adalah mereka yang berdomisili di RT sekitar berdasarkan pemetaan. Adapun zonasi ketiga diperuntukan pendaftar yang berdomisili sama atau dekat dengan kelurahan sekolah tujuan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peserta yang ingin mengetahui daftar zona prioritas sekolah di dekat rumahnya dapat mengecek aturan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Daftar Zona Prioritas untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Kendala yang dialami Yusril rupanya terjadi juga pada Andi Priangga Angga. Pria 41 tahun itu mengatakan tak bisa memilih sekolah untuk anaknya yang lokasinya satu kelurahan untuk jenjang sekolah dasar. 

Andi tinggal di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara. Alamat itu sudah sesuai dengan kartu keluarga. Bahkan berdasarkan petunjuk teknis di atas, salah satu sekolah yang dia pilih seharusnya masuk daftar prioritas pertama.

Dia mengatakan, data di kartu keluarga (KK) menyebutkan sudah berada di Semper Barat. Namun, saat pemilihan sekolah SD di Semper Barat tidak termasuk daftar pemilihan. "Padahal, SD tersebut lokasinya masih satu wilayah di rukun warga (RW) dengan alamat rumah saya," ujar Andi kepada Tempo melalui pesan langsung via Instagram pada Senin, 10 Juni 2024.

Keluhan serupa juga terlihat di postingan komentar akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak pembukaan pendaftaran PPDB di hari pertama. Beberapa peserta mengalami kesulitan karena sekolah tujuannya belum masuk daftar. “Halo kak, mohon maaf atas kendalanya pada jalur zonasi jenjang SD saat ini sedang tahap penyesuaian pada sistem, mohon ditunggu dan dicoba berkala,” kata akun Instagram @disdikdki pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 15.00.

Pilihan Editor:

Cerita Orang Tua Siswa Salah Daftar Lokasi SD di PPDB Jakarta, Harus Tunggu Satu Semester
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

8 Dokumen untuk Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

3 jam lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
8 Dokumen untuk Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

Ketahui beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024 yang dibuka sejak 18 September.


Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

4 jam lalu

Ilustrasi KJP
Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

Disdik DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024. Ketahui jadwal, ketentuan, dan prosedurnya.


Cara Cek Akreditasi SD-SMA di Jakarta Secara Online

23 hari lalu

Siswa menyantap makanan saat uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024. Heru Budi berencana akan membuat makan siang gratis di seluruh sekolah negeri dasar yang ada di Jakarta secara serentak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cara Cek Akreditasi SD-SMA di Jakarta Secara Online

Sebelum memilih sekolah untuk anak, para orangtua bisa mengecek akreditasi sekolah SD-SMA di Jakarta secara online.


Dewan Adat Dayak Kalteng Minta Muatan Lokal Masuk Jam Kredit Guru

23 hari lalu

Ratusan massa yang dimotori Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang melakukan aksi penolakan  pelantikan Front Pembela Islam (FPI) di Palangka Raya, Minggu (12/2). ANTARA/Dayat
Dewan Adat Dayak Kalteng Minta Muatan Lokal Masuk Jam Kredit Guru

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan mata pelajaran muatan lokal di sekolah SD hingga SMA.


Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

24 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Sejumlah siswa sempat ditangkap oleh kepolisian saat aksi Kawal Putusan MK itu.


Program Sekolah Swasta Gratis Libatkan 2.090 Sekolah, Disdik DKI Masih Kaji Mekanismenya

24 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Program Sekolah Swasta Gratis Libatkan 2.090 Sekolah, Disdik DKI Masih Kaji Mekanismenya

Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta rencananya akan memakai anggaran dari program KJP Plus.


Disdik DKI Jakarta Catat Ada 92 Siswa Ditahan Polisi karena Ikut Demo Tolak RUU Pilkada

26 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Disdik DKI Jakarta Catat Ada 92 Siswa Ditahan Polisi karena Ikut Demo Tolak RUU Pilkada

Disdik DKI Jakarta mengerahkan timnya untuk menindaklanjuti siswa yang ditangkap polisi akibat ikut demo kawal RUU Pilkada.


Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

30 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

Disdik Jakarta mempertimbangkan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meminta program KJP Plus dicabut karena banyak masalah.


Disdik Jakarta Bilang Ada Perubahan Jadwal Pendaftaran Guru Honorer menjadi KKI

41 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Disdik Jakarta Bilang Ada Perubahan Jadwal Pendaftaran Guru Honorer menjadi KKI

Perubahan jadwal pembukaan pendaftaran guru honorer menjadi KKI kemungkinan berubah lantaran adanya penambahan kuota dari 1.700 menjadi 2.650 orang.


Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

44 hari lalu

Kasi Intel Kejari Depok M. Arief Ubaidillah (kiri) didampingi Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin saat dimintai keterangan terkait pemanggilan operator SMPN 19 Depok ke Kejari, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

Kejaksaan menemukan aliran dana dalam skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok yang mencapai puluhan juta rupiah.