Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Sekolah Swasta Gratis Libatkan 2.090 Sekolah, Disdik DKI Masih Kaji Mekanismenya

image-gnews
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan ada 2.090 sekolah swasta yang bakal digandeng untuk kerja sama sekolah gratis dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama atau SMP, Sekolah Menengah Atas atau SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.

Jumlah itu diperoleh setelah Disdik DKI Jakarta melakukan pengkajian dan ditemukan 2.090 sekolah yang masih dianggap membutuhkan bantuan. "Jadi sekolah swasta itu ada 2.585, yang tidak menerima dana BOS (bantuan operasional sekolah) itu ada 495," kata Budi usai mendampingi Pj Gubernur Heru Budi Hartono melakukan uji coba makan gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024.

Menurut Budi, sekolah yang tidak menerima dana BOS dianggap sudah mandiri secara pembiayaan, sehingga tidak masuk kategori sekolah swasta yang digratiskan.

Budi mengatakan jumlah 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan pada tahun ajaran baru. "Kami optimistis di 2025 mudah-mudahan bisa kami lakukan," kata dia.

Meski begitu, Budi menyebut pengkajian masih berjalan, terutama soal bagaimana mekanisme penerimaan siswanya, apakah sekolah swasta itu diperuntukkan kepada siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri atau siswa tidak mampu terbukti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara untuk kuota siswa yang diterima, menurut Budi, akan disamakan dengan jumlah siswa yang saat ini tertampung di sekolah swasta. Ada sekitar 286.000 orang. "Kalau eksisting saat ini sebanyak itu," kata dia.

Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta rencananya akan memakai anggaran dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus). Ide itu muncul setelah Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta bantuan KJP Plus dicabut saja karena ditemukan banyak pelanggaran dari penerimanya. Kemudian anggarannya dipakai untuk pengadaan sekolah swasta gratis.

Budi mengatakan Disdik DKI Jakarta berencana membuat program bantuan sebagai pengganti dihapusnya KJP Plus untuk membantu siswa memberikan bantuan perlengkapan sekolah. "Kami akan buatkan program untuk perlengkapan (sekolah) untuk penerima KJP. Itu sekali setahun," kata dia.

Pilihan Editor: Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dewan Adat Dayak Kalteng Minta Muatan Lokal Masuk Jam Kredit Guru

21 hari lalu

Ratusan massa yang dimotori Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang melakukan aksi penolakan  pelantikan Front Pembela Islam (FPI) di Palangka Raya, Minggu (12/2). ANTARA/Dayat
Dewan Adat Dayak Kalteng Minta Muatan Lokal Masuk Jam Kredit Guru

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan mata pelajaran muatan lokal di sekolah SD hingga SMA.


Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

21 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Sejumlah siswa sempat ditangkap oleh kepolisian saat aksi Kawal Putusan MK itu.


Disdik DKI Jakarta Catat Ada 92 Siswa Ditahan Polisi karena Ikut Demo Tolak RUU Pilkada

23 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Disdik DKI Jakarta Catat Ada 92 Siswa Ditahan Polisi karena Ikut Demo Tolak RUU Pilkada

Disdik DKI Jakarta mengerahkan timnya untuk menindaklanjuti siswa yang ditangkap polisi akibat ikut demo kawal RUU Pilkada.


Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

27 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

Disdik Jakarta mempertimbangkan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meminta program KJP Plus dicabut karena banyak masalah.


Disdik Jakarta Bilang Ada Perubahan Jadwal Pendaftaran Guru Honorer menjadi KKI

38 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Disdik Jakarta Bilang Ada Perubahan Jadwal Pendaftaran Guru Honorer menjadi KKI

Perubahan jadwal pembukaan pendaftaran guru honorer menjadi KKI kemungkinan berubah lantaran adanya penambahan kuota dari 1.700 menjadi 2.650 orang.


Disdik DKI Ungkap Kategori Sekolah Swasta yang Bisa Digratiskan

41 hari lalu

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Disdik DKI Ungkap Kategori Sekolah Swasta yang Bisa Digratiskan

Saat ini ada sekitar 405 sekolah swasta di DKI Jakarta yang dinilai mampu atau mandiri.


Disdik DKI Tambah Kuota Pendaftaran KKI untuk Guru Honorer Menjadi 2.650 Orang

42 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Disdik DKI Tambah Kuota Pendaftaran KKI untuk Guru Honorer Menjadi 2.650 Orang

Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024 ini setelah menerapkan kebijakan cleansing guru honorer.


Wacana Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi Minta Rekomendasi ke Kemendikbud

45 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi Pasar Pramuka, Pal Meriam, Jakarta Timur untuk membagikan sembako pada Jumat, 2 Agustus 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Wacana Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi Minta Rekomendasi ke Kemendikbud

Pada kesempatan terpisah, Heru mengatakan anggaran untuk sekolah swasta gratis menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.


JPPI Bakal Sidang Lanjutan di MK Perjuangkan Sekolah Gratis

46 hari lalu

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
JPPI Bakal Sidang Lanjutan di MK Perjuangkan Sekolah Gratis

JPPI menilai ABPN untuk pendidikan seharusnya cukup mewujudkan sekolah gratis dari jenjang SD hingga SMA.


Disdik DKI Minta 14 Guru Honorer yang Kena Cleansing dan Belum Mengajar untuk Melapor

47 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Disdik DKI Minta 14 Guru Honorer yang Kena Cleansing dan Belum Mengajar untuk Melapor

Masih ada 14 guru honorer korban kebijakan cleansing yang belum mengajar.