Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

image-gnews
Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya sudah memperoleh data siswa yang mengikuti aksi tolak pengesahan revisi UU Pilkada dan Kawal Putusan MK di gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis, 22 Agustus lalu. 

"Kami sudah dapat datanya. Kami lakukan pembinaan bagaimana berdemokrasi dengan baik," kata Budi usai mendampingi Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam agenda makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024.

Menurut Budi, sejumlah siswa sempat ditahan kepolisian, namun saat ini sudah dipulangkan. Dia tidak menjelaskan secara detail bagaimana kondisi pelajar itu saat ditahan.

"Kemarin kan kalau di Polda Metro Jaya ada 7 ya, di Polres Jakarta Barat ada 78. Tapi sepertinya sudah selesai, sudah dipulangkan," kata Budi.

Selain Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat. Polisi juga menangkap 159 pelajar yang diduga akan ikut demonstrasi Kawal Putusan MK. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Polres Jakarta Timur Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly mengatakan pelajar itu ditangkap di Polres maupun Polsek saat melintasi wilayah Kramat Jati, Cakung, Matraman dan MT Haryono. "Mereka diamankan saat berjalan berombongan dan menggunakan sepeda motor," kata Nicolas dikutip dari Antara, Kamis, 22 Agustus lalu.

Setelah tertangkap siswa didata dan pihak sekolah serta orang tuanya akan dipanggil untuk membuat pernyataan agar selalu mengawasi anak-anaknya, khususnya para saat pulang sekolah. "Para pelajar ini akan didata, orang tuanya dan pihak sekolah akan kami panggil. Kami harap pihak sekolah dan orang tuanya mengawasi anak-anaknya," kata Nicolas.

Ahmad Faiz Ibnu Sani berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: Dosen Politik Unud Respons Aksi Massa Kawal Putusan MK: Bentuk Perlawanan Terhadap Status Quo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik DKI: Tak Hanya Bebas SPP dan Uang Pangkal

19 jam lalu

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo (batik ungu), dalam Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik DKI: Tak Hanya Bebas SPP dan Uang Pangkal

Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Pendidikan.


Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

4 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.


Karena Dianggap Candu, Ini Sederet Lagu yang Dilarang Diputar Siswa di Korea Selatan

7 hari lalu

Video klip lagu APT. Rose Blackpink dan Bruno Mars. Mereka memainkan permainan minum Korea, Apateu. Foto: YouTube/ROS.
Karena Dianggap Candu, Ini Sederet Lagu yang Dilarang Diputar Siswa di Korea Selatan

Lagu-lagu tersebut dianggap "terlalu candu" dan berpotensi mengganggu konsentrasi siswa di Korea Selatan dalam belajar.


Mengapa Siswa di Korea Dilarang Memutar Lagu APT Kolaborasi Rose Blackpink dengan Bruno Mars?

7 hari lalu

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars berkolaborasi. Instagram/@roses_are_rosie
Mengapa Siswa di Korea Dilarang Memutar Lagu APT Kolaborasi Rose Blackpink dengan Bruno Mars?

Lagu APT dikawatirkan akan terus terngiang di pikiran dan mengganggu konsentrasi siswa menjelang ujian seleksi masuk perguruan tinggi.


Canva: Indonesia Pasar Ketiga Terbesar di Dunia

13 hari lalu

Head of Product Marketing Canva, Jen Thompson. Sumber: Canva
Canva: Indonesia Pasar Ketiga Terbesar di Dunia

Pengguna aplikasi desain grafis Canva di Indonesia didominasi dari kalangan di sekolah.


Guru dan Siswa Jakarta Ikut Ramaikan Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo-Gibran

16 hari lalu

Guru dan siswa SMKN 59 Jakarta ikut memeriahkan pesta rakyat pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sudirman-Thamrin pada Ahad, 20 Oktober 2024. Tempo/Anastasya Lavenia
Guru dan Siswa Jakarta Ikut Ramaikan Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo-Gibran

Sejumlah guru dan siswa di Jakarta meramaikan pesta rakyat pelantikan Prabowo-Gibran.


Selain Siswa, Dinas Pendidikan DKI Kerahkan ASN untuk Meriahkan Pelantikan Presiden

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara makan siang bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara menjelang pensiun, Jumat, 18 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, Jokowi berpamitan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada jajaran menteri atas kerjasamanya selama menjabat. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Selain Siswa, Dinas Pendidikan DKI Kerahkan ASN untuk Meriahkan Pelantikan Presiden

Dinas Pendidikan DKI mengerahkan siswa untuk ikut melakukan penyambutan tamu negara dalam agenda pelantikan presiden besok.


Dinas Pendidikan DKI Klaim Tak Wajibkan Siswa Ikut Serta Agenda Purnatugas Jokowi

17 hari lalu

Pemeran Presiden terpilih Prabowo Subianto (kedua kiri) membacakan sumpah jabatan saat mengikuti geladi bersih pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2024. Geladi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Dinas Pendidikan DKI Klaim Tak Wajibkan Siswa Ikut Serta Agenda Purnatugas Jokowi

Pelibatan siswa sekolah di wilayahnya dilakukan dalam rangka memeriahkan momentum pergantian pemerintahan Jokowi.


Dinas Pendidikan DKI Jelaskan soal Pelibatan Siswa dalam Momentum Purnatugas Jokowi

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara makan siang bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara menjelang pensiun, Jumat, 18 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, Jokowi berpamitan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada jajaran menteri atas kerjasamanya selama menjabat. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Dinas Pendidikan DKI Jelaskan soal Pelibatan Siswa dalam Momentum Purnatugas Jokowi

Para siswa disebut akan melepas Presiden Jokowi di momen pisah sambut dengan presiden baru, Prabowo Subianto.


Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

18 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

Bawaslu kerap kesulitan dalam menangani pelanggaran politik uang karena masalah pembuktian.