Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peserta PPDB Keluhkan Daftar Sekolah Prioritas Tak Ada Dalam Pilihan, Begini Jawaban Disdik DKI Jakarta

image-gnews
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, petugas masih mengecek data server setelah adanya laporan kendala saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. “Server masih berjalan normal. Namun, untuk masalah tersebut sedang dilakukan cek dan ricek,” ujar Budi saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Senin, 10 Juni 2024.

Menurut Budi, server internet untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru saat awal pendaftaran masih berjalan normal pada hari pertama, Senin, 10 Juni 2024. Pendaftaran dibuka sejak pukul 08.00 melalui laman publik PPDB Provinsi DKI Jakarta. 

Sejumlah peserta mengeluhkan adanya kendala soal data lokasi sekolah yang tidak terdaftar dalam prioritas 1 dan 2. Keluhan tersebut dialami beberapa wali murid. Yusril Tanyuny, misalnya. Pria 68 tahun itu menceritakan kesulitannya saat mendaftarkan putra bungsunya ke jenjang SMA. Pada Senin siang, Yusril datang langsung ke Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di Wilayah 2 Jakarta Selatan, di SMA Negeri 70 Jakarta.

Di sana, ia melaporkan bahwa sekolah terdekat dari rumahnya justru tidak masuk daftar prioritas 1 dan dua. “Saya tinggal di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah itu, kalau di daftar tidak ada prioritas pertama maupun kedua,” kata dia saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Posko Sudin Jakarta Selatan 2, pada Senin, 10 Juni 2024.

Menurut keterangan petugas, ujar Yusril bercerita, tidak ada SMA negeri di Kelurahan Petogogan. Tapi di setiap kecamatan memiliki SMA. Akhirnya, pilihan SMA itu masuk ke prioritas ketiga. “Kalau masuk ke prioritas ketiga, anak saya bisa enggak sekolah dong?” ujar dia. 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan pemilihan sekolah hingga tanggal 12 Juni 2024. Khusus di tanggal tersebut pendaftaran hanya dibuka sampai pukul 14.00 WIB, sebab di hari yang sama petugas akan mengumumkan hasil seleksi pukul 17.00 WIB. 

Sebagai informasi, zona prioritas pertama diperuntukkan bagi peserta yang berdomisili di kawasan rukun tetangga (RT) yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan lokasi sekolah tujuan. Sedangkan, zonasi kedua adalah mereka yang berdomisili di RT sekitar berdasarkan pemetaan. Adapun zonasi ketiga diperuntukan pendaftar yang berdomisili sama atau dekat dengan kelurahan sekolah tujuan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peserta yang ingin mengetahui daftar zona prioritas sekolah di dekat rumahnya dapat mengecek aturan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Daftar Zona Prioritas untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Kendala yang dialami Yusril rupanya terjadi juga pada Andi Priangga Angga. Pria 41 tahun itu mengatakan tak bisa memilih sekolah untuk anaknya yang lokasinya satu kelurahan untuk jenjang sekolah dasar. 

Andi tinggal di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara. Alamat itu sudah sesuai dengan kartu keluarga. Bahkan berdasarkan petunjuk teknis di atas, salah satu sekolah yang dia pilih seharusnya masuk daftar prioritas pertama.

Dia mengatakan, data di kartu keluarga (KK) menyebutkan sudah berada di Semper Barat. Namun, saat pemilihan sekolah SD di Semper Barat tidak termasuk daftar pemilihan. "Padahal, SD tersebut lokasinya masih satu wilayah di rukun warga (RW) dengan alamat rumah saya," ujar Andi kepada Tempo melalui pesan langsung via Instagram pada Senin, 10 Juni 2024.

Keluhan serupa juga terlihat di postingan komentar akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak pembukaan pendaftaran PPDB di hari pertama. Beberapa peserta mengalami kesulitan karena sekolah tujuannya belum masuk daftar. “Halo kak, mohon maaf atas kendalanya pada jalur zonasi jenjang SD saat ini sedang tahap penyesuaian pada sistem, mohon ditunggu dan dicoba berkala,” kata akun Instagram @disdikdki pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 15.00.

Pilihan Editor:

Cerita Orang Tua Siswa Salah Daftar Lokasi SD di PPDB Jakarta, Harus Tunggu Satu Semester
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Disdik DKI soal Data Guru Honorer yang Kena Cleansing Tak Sinkron dengan Aduan P2G

1 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Respons Disdik DKI soal Data Guru Honorer yang Kena Cleansing Tak Sinkron dengan Aduan P2G

Data versi Disdik DKI Jakarta, ada 141 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing.


Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

2 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

Selama lima tahun terakhir ada sekitar 1.900 sampai 2.500 orang guru pensiun. Sedangkan pemerintah baru bisa membuka pendaftaran untuk 1.700 guru.


Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

2 hari lalu

Ribuan Guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa poster saat menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 September 2015. Mereka meminta kejelasan 4300 tenaga guru honorer yang belum jelas nasibnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

Ratusan guru honorer di DKI Jakarta mengalami PHK sepihak akibat kebijakan cleansing guru honorer. Siapa kena dampak?


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

2 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan


15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

2 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

Jumlah guru honorer yang membuat aduan ke P2G dan LBH Jakarta, sebagai korban kebijakan cleansing mencapai 149 orang.


Kegiatan Belajar SDN 01 Pondok Bambu Dipindahkan Seusai Kebakaran

2 hari lalu

Seorang anak mengamati bangunan sisa kebakaran di SDN 01 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa, 23 Juli 2024. Kebakaran yang terjadi usai kegiatan belajar mengajar tersebut mengakibatkan sebanyak 18 ruangan di sekolah tersebut hangus dan 18 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Kegiatan Belajar SDN 01 Pondok Bambu Dipindahkan Seusai Kebakaran

Sebanyak 18 ruangan di SDN 01 Pondok Bambu hangus dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi Selasa siang, kemarin.


Skandal Katrol Nilai Rapor, GP Ansor Depok Minta Dinas Pendidikan Tidak Cuci Tangan

2 hari lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor, GP Ansor Depok Minta Dinas Pendidikan Tidak Cuci Tangan

Akibat skandal katrol nilai rapor, 51 calon peserta didik asal SMPN 19 Depok dianulir penerimaannya di SMA Negeri.


Wali Murid Geruduk Disdik DKI Jakarta Protes Bantuan KJP Dihentikan

3 hari lalu

Ilustrasi KJP
Wali Murid Geruduk Disdik DKI Jakarta Protes Bantuan KJP Dihentikan

Sebanyak lima wali murid datang ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta memprotes penghentian bantuan KJP.


Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

3 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

Topik tentang Ombudsman Banten menemukan praktik 'siswa siluman' menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

3 hari lalu

Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

JPPI mencatat masih ada aanak-anak yang tidak lulus PPDB sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.