Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Herwyn JH Malonda mengatakan, bahwa kecanggihan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Menurut dia, teknologi kecerdasan buatan itu justru kerapkali disangkutpautkan dengan isu yang mengandung hoaks ataupun disinformasi.

Ia mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada tahun ini. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.

"Harus hati-hati memang atas kecanggihan yang ada," ujarnya saat rapat Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pilkada Serentak, dikutip Jumat, 7 Juni 2024. Ia mengimbau kepada masyarakat agar teknologi AI itu dipergunakan dengan bertanggung jawab.

Sebab, jika tidak kecanggihan teknologi itu justru bisa mengancam stabilitas kondisi politik. Terlebih lagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Karena itu, ia mengungkapkan bahwa Bawaslu akan berupaya meningkatkan kapasitas untuk menelaah kebenaran suatu informasi. Selain itu, ia menyatakan perlunya kerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan persebaran isu hoaks dan disinformasi di media sosial.

Bawaslu juga berharap nantinya Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa membantu mendesain penguatan penggunaan teknologi informasi tersebut. "Sehingga diperlukan adaptasi oleh pihak yang berkontestasi serta Bawaslu dalam proses mengawasi," ucapnya. 

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memaparkan strateginya mencegah pelanggaran pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dengan mengikuti rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang penyusunan daftar pemilih.

"Selain itu, perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu. Lalu perlu diperjelas otoritas yang mengeluarkan surat keterangan kematian, jenis dokumen lainnya, serta pihak yang mengeluarkan dokumen lainnya," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menuturkan pengawas pemilu telah melakukan inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu terakhir sebagai bahan analisis data.

Adapun bahan inventarisasi yang dilakukan dengan ketentuan yaitu data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih meninggal, pemilih beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi warga negara asing (WNA).

"Lalu data potensial pemilih Memenuhi Syarat (MS), pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK (daftar pemilih khusus), pemilih pemula, dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI," ujarnya.

Bagja mengakui Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Pihaknya membutuhkan kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, organisasi disabilitas, serta TNI dan Polri.

"Kami juga melibatkan masyarakat adat, perusahaan atau perkebunan, RT/RW, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pihak terkait lainnya," ujar Bagja.

Pilihan Editor: Survei soal Persepsi Menjelang Pilkada 2024: Ahok Kuat di DKJ, Airin di Banten, Bobby di Sumut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

54 menit lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

6 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Deretan Calon Gubernur yang Didukung Partai Golkar

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Deretan Calon Gubernur yang Didukung Partai Golkar

Golkar sudah menerbitkan SK dukungan kepala 10 calon gubernur di Pilkada 2024. Di Sumatera Utara, Golkar mengusung Bobby Nasution.


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

14 jam lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jateng, tapi Belum Final

17 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jateng, tapi Belum Final

Sekjend Golkar Lodewijk Friedrich Paulus mengatakan Golkar belum resmi mengusung Ahmad Luthfi karena masih berstatus sebagai anggota Polri.


Kata Gibran Soal Calon Menteri di Kabinet Pemerintahan Mendatang

1 hari lalu

Kepsen: Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (tengah) menjelaskan ihwal pengunduran dirinya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Gibran Soal Calon Menteri di Kabinet Pemerintahan Mendatang

Gibran akan memanfaatkan waktu tiga bulan menjelang pelantikan untuk mengetahui berbagai permasalahan di seluruh daerah.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Sekjen Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Dukung Mantan Dubes Turki di Pilgub NTB

1 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal, saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis, 14 September 2023. (ANTARA/Yashinta Difa/pri/rst)
Sekjen Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Dukung Mantan Dubes Turki di Pilgub NTB

Sekjen Gerindra menuturkan Prabowo yakin Lalu Muhamad Iqbal akan membuat provinsi itu maju.


Penjelasan Kampus soal Nilai Peserta Simak UI yang Diduga Gunakan AI dan Lolos Jadi Maba

1 hari lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan atau AI. Dok. Shutterstock
Penjelasan Kampus soal Nilai Peserta Simak UI yang Diduga Gunakan AI dan Lolos Jadi Maba

Sempat ramai di media sosial soal peserta SImak UI yang menggunakan AI untuk menjawab soal.


Anggota Majelis Tinggi Demokrat Bilang Partainya Condong ke Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar

1 hari lalu

Bima Arya dan Dedi Mulyadi. ANTARA/Dok Dedi Mulyadi
Anggota Majelis Tinggi Demokrat Bilang Partainya Condong ke Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar

Dia mengatakan bahwa Dedi Mulyadi berada pada peringkat kedua dalam survei elektabilitas, di bawah nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.