Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPC Demokrat Jakpus Gugat UU DKJ soal Pengangkatan Wali Kota dan Bupati

image-gnews
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat, Taufiqurrahman didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Juni 2024 untuk mengajukan gugatan judicial review atau permohonan uji materiil minta Wali Kota di Jakarta dipilih secara umum. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat, Taufiqurrahman didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Juni 2024 untuk mengajukan gugatan judicial review atau permohonan uji materiil minta Wali Kota di Jakarta dipilih secara umum. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat, Taufiqurrahman didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan gugatan judicial review atau permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ berkaitan dengan pengangkatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta. 

"Ada pasal yang kami ingin tanyakan terutama berkaitan dengan DKJ," kata Taufiq di Kantor MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Juni 2024. 

Taufiq datang didampingi kuasa hukumnya untuk menggugat beberapa pasal yakni Pasal 1 Ayat 9, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 terhadap Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 4 dan Pasal 28 D Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945.

"Karena melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia saya merasa sangat dirugikan," ujarnya. 

Dia mengatakan kerugian yakni karena berlakunya regulasi itu membuatnya tidak bisa ikut dalam pencalonan Wali Kota di Jakarta lantaran diangkat oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Menurut saya sudah tidak relevan lagi jabatan Wali Kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta diangkat oleh Gubernur. Seharusnya dipilih secara demokratis seperti daerah-daerah lain," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Taufiq mengatakan otonomi di tingkat provinsi yang didalamnya terdapat wilayah setara Kabupaten atau Kota tidak tepat karena menjauhkan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik di masyarakat. 

"Saya berharap MK dapat mengabulkan permohonan uji materiil yang kami ajukan sehingga tercipta atmosfer demokrasi yang lebih merata," ujarnya. 

Dalam pengajuan gugatan Taufiq melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kuasa, alat bukti dan daftar alat bukti. Taufiq tidak menjelaskan secara rinci bukti apa yang dilampirkan.

Pilihan Editor: Jakarta Siap Lepas Status DKI Menjadi DKJ, Apa Istimewanya Daerah Khusus Jakarta?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wali Kota Cilegon Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Utama

7 jam lalu

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Utama yang disematkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke- 77. Ballroom Harmoni One Hotel, Jumat 12 Juli 2024.
Wali Kota Cilegon Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Utama

Selain Heldy, pejabat dan tiga koperasi di Cilegon juga menerima penghargaan.


Ketika Demokrat Dukung Kader PKS dan Golkar Maju di Pilgub NTB

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pilkada 2024, Zulkieflimansyah (kiri) dan Moh. Suhaili Fadhil Thohir (kanan) di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi untuk enam provinsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketika Demokrat Dukung Kader PKS dan Golkar Maju di Pilgub NTB

Ketua Umum Demokrat, AHY, optimistis Zulkieflimansyah-Suhaili merupakan kombinasi yang baik untuk memenangi Pilgub NTB.


Demokrat Kembali Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, AHY Sudah Serahkan Rekomendasi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi Calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024, Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Dardak (kanan) di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi untuk enam provinsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Kembali Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, AHY Sudah Serahkan Rekomendasi

AHY memuji Khofifah sebagai politikus perempuan dengan pengalaman lengkap.


Alasan Jokowi Tak Mau Paksakan Pindah ke IKN Segera, Keppres Pun Belum Diteken, Apa Katanya Dulu?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Alasan Jokowi Tak Mau Paksakan Pindah ke IKN Segera, Keppres Pun Belum Diteken, Apa Katanya Dulu?

Jokowi mulai mengendur soal keinginannya pindah ke IKN secepatnya. Bagaimana pendapatnya dulu, Juli 2024 pindah ke IKN dan HUT Kemerdekaan di IKN.


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

6 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

6 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


Kaesang Siap Maju Pilkada 2024 Jika Diusung, Berikut Respons Jokowi dan Berbagai Partai Politik

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kaesang Siap Maju Pilkada 2024 Jika Diusung, Berikut Respons Jokowi dan Berbagai Partai Politik

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan siap jika didukung sejumlah partai pada Pilkada 2024.


AHY Sebut Peta Politik Pilkada Tak Pengaruhi Susunan Kabinet Prabowo

7 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono usai meninjau  Layanan Sertipikat Jemput di Tempat (LaserJet) di Badung, Bali, pada Kamis, 13 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Sebut Peta Politik Pilkada Tak Pengaruhi Susunan Kabinet Prabowo

AHY mengatakan pembahasan tokoh-tokoh yang akan diusung di Pilkada tidak melibatkan tawar menawar jatah menteri di kabinet Prabowo.


AHY Sebut Jokowi Belum Sodorkan Kaesang ke Demokrat untuk Pilkada 2024

7 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Sebut Jokowi Belum Sodorkan Kaesang ke Demokrat untuk Pilkada 2024

AHY membantah ada tawaran dari Jokowi kepada partai untuk mengusung putra sang kepala negara, yaitu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, di Pilgub akhir tahun nanti.


AHY Bilang Belum Ada Permintaan ke Demokrat untuk Usung Kaesang di Pilgub Jakarta

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
AHY Bilang Belum Ada Permintaan ke Demokrat untuk Usung Kaesang di Pilgub Jakarta

Jokowi membantah tudingan dia cawe-cawe dalam Pilgub Jakarta dengan menyodorkan nama Kaesang ke sejumlah parpol.