TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki semangat ingin meneruskan keberlanjutan capaian baik dari Pemerintah Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu partai pendukung Prabowo, Agus siap mendapatkan penugasan apapun di kabinet mendatang.
Agus, yang kerap disebut AHY, mengatakan bahwa Partai Demokrat menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. AHY menyebut keluarga besar partainya harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh Prabowo.
“Kita pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang usai Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo. “Siap untuk menjadi bagian ‘super tim’ yang akan beliau bentuk lima tahun ke depan.”
AHY menerima arahan terakhir dari Presiden Jokowi sebagai anggota kabinet di Istana Garuda IKN, untuk bisa menuntaskan target masing-masing kementerian hingga akhir masa periode pada 20 Oktober 2024. Sambil mempersiapkan transisi pemerintahan yang bukan saja mulus tapi juga segera menjadi landasan Kabinet Prabowo. “Agar segera bisa berlari kencang bisa bekerja secara fokus dan membuat Indonesia bisa take off (jadi negara maju),” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah menteri di dalam kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpotensi bertambah.
Zulhas membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri Prabowo menjadi 44 orang. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 September 2024, dikutip dari Antara.
Adapun mengenai nama-nama yang akan mengisi posisi menteri tersebut, Zulhas mengatakan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. “Kita tahu itu haknya Bapak Presiden,” ucap Zulhas.
Isu mengenai penambahan jumlah menteri ini berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tengah coba dituntaskan DPR RI.
Revisi undang-undang itu akan mengizinkan Presiden menambah jumlah kementerian, dari maksimal 34, menjadi tak dibatasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, maka kabinet Prabowo mendatang berpotensi semakin gemuk karena adanya kebebasan penambahan kementerian tersebut.
Badan Legislasi atau Baleg DPR pada Senin, 9 September 2024, sudah menyetujui agar revisi UU Kementerian Negara dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. Dalam RUU tersebut, perubahan-perubahan muatan dalam pasal sudah diputuskan dalam rapat panitia kerja.
Pilihan Editor: Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi
