Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah Profil 3 Hakim MA yang Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Editor

Nurhadi

image-gnews
Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga hakim Mahkamah Agung (MA) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena mengabulkan gugatan tentang batas usia calon kepala daerah. Keputusan yang diambil hakim Yulius, Yodi Martono Wahyunadi, dan Cerah Bangun tersebut dianggap janggal dan mencederai masyarakat. Berikut profil tiga hakim agung itu.

1. Yulius

Dilansir dari laman Mahkamah Agung, Yulius merupakan pria kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas ini memulai karier hakimnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Padang pada 1984. Setahun setelahnya, ia dimutasi ke PN Blangkejeren Aceh Tenggara untuk memulai tugasnya sebagai Hakim. 

Ia pernah merangkap hakim PN sekaligus hakim Pengadilan Agama (PA) saat bertugas di Balai Asahan pada 1989-1992. Saat itu, ia bercerita bahwa PA kekurangan hakim. Kariernya sebagai hakim Tata Usaha Negara dimulai pada 1992 saat ia ditugaskan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado hingga 1996. Selanjutnya ia berpindah ke PTUN Jakarta (1996-2001).

Pada 2001, ia mulai mendapat kepercayaan sebagai pimpinan pengadilan. Diawali sebagai Wakil Ketua PTUN Semarang pada 2001-2003. Kemudian dipercaya sebagai Ketua PTUN Pekanbaru pada 2003-2005. Setelah itu ia dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pada 2005-2006, Hakim Tinggi pada PTTUN Jakarta pada 2006 sampai 2010. 

2.  Yodi Martono Wahyunadi

Yodi merupakan pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat. Ia lahir pada 2 Maret 1963. Yodi merupakan salah satu hakim agung yang bertugas di lingkup tata usaha negara. Pria berusia 61 tahun ini mulai menjadi hakim agung pada 2017 melalui proses rekrutmen di KY dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Menurut laporan LHKPN, pada 2021 ia tercatat memiliki harta sebanyak Rp. 5.372.788.058. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.3.642.475.528. Lalu pada 2019 sebesar Rp.2.855.406.504. Kemudian pada 2018 sebesar Rp.2.326.321.013. Pada 2017 tercatat sebesar Rp.1.779.282.066. pada 2016 tercatat sebesar Rp.186.341.335. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Cerah Bangun

Cerah Bangun merupakan pria kelahiran Jakarta pada 13 Juli 1971. Ia adalah hakim agung di lingkup tata usaha negara khusus pajak. Sebelumnya, ia merupakan direktur Keberatan Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada 2018. 

Dikutip dari ikahi.or.id, ia mengambil diploma di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Kemudian ia melanjutkan S1 di Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, S2 di Hukum Universitas Indonesia, dan mengambil doktoral di S3 Hukum Universitas Indonesia. 

Pada 2005, hakim MA memperoleh penghargaan sebagai pegawai berprestasi luar biasa dari Direktur Jenderal Bea Cukai. Atas pengabdiannya selama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyematkan penghargaan Satyalencana Karya Satya XX. 

ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | AFRON MANDALA PUTRA

Pilihan Editor: Saat Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihujani Kritik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

22 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

MA memerintahkan KPK mengembalikan aset milik istri Rafael Alun Trisambodo yang sempat disita.


Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

1 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Ahmad Riyadh disebut jaksa KPK secara bersama-sama dengan Gazalba menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad untuk pengurusan perkara kasasi. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

Menurut dia, permintaan tolong penyidik KPK untuk mengakui Ahmad Riyadh telah memberikan uang Rp 500 juta kepada Gazalba Saleh tidak masuk akal.


Tolak Permohonan Terpidana Sudirman di Kasus Vina, LPSK Beri Rekomendasi ke Kapolda Jawa Barat

2 hari lalu

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengadakan konferensi pers pada Senin, 22 Juli 2024, tentang perlidungan saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eky delapan tahun silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Tolak Permohonan Terpidana Sudirman di Kasus Vina, LPSK Beri Rekomendasi ke Kapolda Jawa Barat

LPSK beri rekomendasi kepada Kapolda Jawa Barat soal terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

2 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Perjuangkan Hutan Adat, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

2 hari lalu

Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA (Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua)
Perjuangkan Hutan Adat, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

Perwakilan masyarakat adat Awyu dan Moi Sigin menyerahkan petisi dukungan ke MA pada Senin pagi untuk memperjuangkan hutan adat di Papua.


Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

2 hari lalu

Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA (Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua)
Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

Bersama masyarakat suku Awyu dan Moi Sigin, hadir juga beberapa figur publik dari beragam latar belakang.


Ahmad Riyadh Cabut BAP di Sidang Korupsi Gazalba Saleh, Penyidik KPK Beberkan Temuannya

2 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (kiri) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ahmad Riyadh Cabut BAP di Sidang Korupsi Gazalba Saleh, Penyidik KPK Beberkan Temuannya

Dalam pemeriksaan kasus Gazalba Saleh, penyidik beri kesempatan kepada Ahmad Riyadh untuk membaca BAP sendirian.


Rekam Jejak Djarot Saiful Hidayat, Politikus PDIP yang Diproyeksikan sebagai Bakal Cagub Sumut

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rekam Jejak Djarot Saiful Hidayat, Politikus PDIP yang Diproyeksikan sebagai Bakal Cagub Sumut

PDIP mengungkapkan jika Djarot Saiful Hidayat tengah diamati elektabilitasnya sebagai salah satu bakal cagub untuk Pilgub Sumut. Ini profilnya.


Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

4 hari lalu

Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso (tengah), memberikan salam seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis di PN Jakarta Pusat, Jakarta, 27 Oktober 2016. Jessica menyatakan tidak terima akan keputusan Majelis Hakim. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).


Teguh Prakosa Dikabarkan Dilantik Malam Ini Gantikan Gibran sebagai Wali Kota Solo, Berikut Profilnya

6 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut DPRD Kota Solo memutuskan dan mengusulkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo serta mengusulkan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran sebagai Wali Kota. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Teguh Prakosa Dikabarkan Dilantik Malam Ini Gantikan Gibran sebagai Wali Kota Solo, Berikut Profilnya

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menggantikan Gibran yang mundur sebagai Wali Kota Solo. Berikut profil politikus PDIP itu.