Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bilang Study Tour Perlu Tetap Ada, FSGI Singgung Pengawasan hingga Biaya Siluman

Reporter

image-gnews
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo Antara/HO-Dokumentasi Pribadi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo Antara/HO-Dokumentasi Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengimbau sekolah tetap memfasilitasi para siswa untuk kegiatan study tour atau widyawisata dengan pengawasan ketat, karena hal tersebut berkaitan dengan kebahagiaan siswa sekaligus meningkatkan kreativitas mereka.

"Saran dari FSGI terkait study tour, kebahagiaan itu adalah hak anak, dan study tour adalah kegiatan yang menyenangkan, maka fasilitasilah mereka untuk bisa berkreasi melalui study tour, karena itu bagian dari penyegaran," kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, Rabu, 15 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara.

Namun, Heru menegaskan, ketika sekolah memfasilitasi kegiatan widyawisata, perlu ada pengawasan yang ketat, sehingga kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK Lingga Kencana Depok tidak terulang kembali.

"Artinya, ketika satu sekolah sudah merencanakan seperti itu, anggarannya sudah jelas, kendaraannya sudah aman, lain sebagainya, maka perlu disampaikan kepada atasan di satuan pendidikan atau kepala sekolahnya agar mengkoordinasikan itu, dan menyampaikan rekomendasi kepada suku dinas terkait, sehingga menjadi perhatian," ujarnya.

Ia juga menekankan, pentingnya sekolah menyampaikan permohonan izin kepada dinas pendidikan terkait agar ada pengawasan yang ketat.

"Ketika menyampaikan permohonan izin kepada dinas yang terkait, tentu dinas terkait akan mengawasi, baik kendaraannya secara fisik, kemudian jejak pengemudinya secara terampil, selanjutnya perusahaan penyedia jasa wisata, sehingga tidak seperti kejadian yang terjadi kemarin," ucapnya.

Biaya siluman

Ia mengemukakan, pentingnya pengawasan ketika banyak sekolah yang mengajukan permohonan izin widyawisata, karena hal tersebut penting untuk pengawasan, termasuk dari segi pembiayaan.

"Kalau tidak diawasi, akhirnya akan memunculkan biaya siluman, itu yang tidak kami kehendaki, artinya, ketika harus ada pengawasan seperti itu, betul-betul murni pengawasan untuk memberikan perlindungan baik kepada peserta didiknya, pendidik, maupun kepada awak kendaraan. Ketika itu dilakukan dengan baik pengawasannya, maka akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Ia menyebutkan, ketika segala perencanaan untuk studi tur telah dilakukan dengan benar dan transparan, maka dinas pendidikan otomatis akan memberikan izin.

"Ketika perencanaannya baik mengenai anggaran, kendaraan, dan lain sebagainya, maka dinas pendidikan pun akan memberikan izin dengan baik, karena bisa meyakinkan bahwa kendaraannya sehat, sopirnya memiliki rekam jejak bagus, dan selama ini sekolah telah membawa kenyamanan bagi peserta didik," kata Heru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tantangan Edukasi Stunting ke Masyarakat: Pendidikan Rendah

1 jam lalu

Ilustrasi stunting. Foto : UNICEF
Tantangan Edukasi Stunting ke Masyarakat: Pendidikan Rendah

BKKBN menyebut faktor pendidikan rendah sebagai salah satu tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang stunting.


Seratusan Emak-emak Demo, Sebut PPDB Kota Depok Amburadul dan Tuntut Transparansi

20 jam lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa PPDB di SMAN 4 Depok di Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Seratusan Emak-emak Demo, Sebut PPDB Kota Depok Amburadul dan Tuntut Transparansi

Seperti juga unjuk rasa yang telah mereka lakukan setahun lalu, massa DKR menilai banyak persoalan dalam proses PPDB, termasuk pada tahun ini.


PPDB Jalur Zonasi di Jakarta, Begini Keluhan Korban Seleksi Umur

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
PPDB Jalur Zonasi di Jakarta, Begini Keluhan Korban Seleksi Umur

"Kalau begitu ganti saja jadi jalur umur, jatohnya saya bukan daftar (PPDB) zonasi ini tapi jalur umur!!!"


Kemendikbudristek Sebut Kebijakan PPDB 4 Jalur Upaya Pemerataan Pendidikan

1 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kemendikbudristek Sebut Kebijakan PPDB 4 Jalur Upaya Pemerataan Pendidikan

Kemendikbudristek mengatakan kebijakan penerapan PPDB 4 jalur merupakan upaya keadilan pemerataan pendidikan untuk murid.


Begini Cara Disdik Jabar Ungkap Modus Kecurangan Siswa PPDB 2024 Jalur Zonasi

1 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Begini Cara Disdik Jabar Ungkap Modus Kecurangan Siswa PPDB 2024 Jalur Zonasi

Disdik Jabar mengungkapkan, pada tahapan verifikasi ditemukan 168 calon siswa peserta PPDB yang tercoret karena terbukti menggunakan alamat palsu.


Kerjasama 2 Negara untuk Kembangkan Pendidikan bagi Generasi Muda

1 hari lalu

Penandatangan MoU Mokpo University Korea dengan para pendiri Yayasan Global Cross Culture Indonesia di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. (Dok. Cross Culture)
Kerjasama 2 Negara untuk Kembangkan Pendidikan bagi Generasi Muda

Untuk meningkatkan pendidikan generasi muda Indonesia agar bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik, dua pihak ini pun menjalin kerjasama.


Diusung PKS Maju di Pilgub Jakarta 2024, Inilah Profil Sohibul Iman

2 hari lalu

Presiden PKS Sohibul Iman tiba di gedung penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya karena menyebutnya sebagai pembohong dan pembangkang di PKS. TEMPO/Subekti
Diusung PKS Maju di Pilgub Jakarta 2024, Inilah Profil Sohibul Iman

Sebelum menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020.


Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

2 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. Eduspace
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

Untuk mendapat beasiswa LPDP, setiap tahapan harus dilalui dengan tepat dan cermat


Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

2 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

Kemendikbudristek mengingatkan kembali tujuan jalur-jalur PPDB dalam forum pengawasan kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut.


Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

7 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengatakan persoalan anggaran pendidikan di daerah menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan.