Sebelum putusan MK dalam sengketa Pilpres, kata dia, konstelasi politik di Indonesia berpotensi memiliki oposisi yang kuat di parlemen yakni sebesar 57 persen. Namun, karena adanya wacana Nasdem dan PKB bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, potensi oposisi hanya sekitar 25 persen.
"Sekarang sepertinya oposisi akan menjadi minoritas, sekitar 25 persen saja atau lebih kurang, kandidatnya PKS dan PDIP," kata dia.
Dia memprediksi saat ini akan terjadi power regrouping atau rekonsiliasi politik hingga masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Partai-partai politik pun bakal mencair dan bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
3. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera: Kalau Saya, Oposisi
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, secara pribadi, dia menyarankan partainya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai keberadaan PKS sebagai oposisi di pemerintahan sehat bagi demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut dia ungkapkan menanggapi penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
"Kalau saya, oposisi. Sehat kok, sekalian," ujar Mardani dalam sebuah video pernyataan yang dia kirimkan kepada Tempo pada Senin, 29 April 2024.
Menurut Mardani, nantinya jika PKS tetap berada di luar pemerintahan, PKS bisa mengawasi pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan kepentingan rakyat. "Kita jaga pemerintah biar bekerja betul-betul buat rakyat," kata dia.
4. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro: Lebih Baik PKS Pilih Jalan Oposisi
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjadi oposisi.
"Lebih baik dan bijak bagi PKS untuk memilih jalan jadi oposisi selama 5 tahun mendatang, ketimbang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Bawono saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April.
Dia menilai posisi PKS sebagai oposisi akan penting dan krusial bagi kelangsungan mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya oposisi, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memiliki feedback.
