TEMPO.CO, Solo - PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo mengkritik desain surat suara untuk simulasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam surat suara yang digunakan untuk simulasi coblosan atau pemungutan suara, khususnya untuk surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres), hanya terdapat dua kolom. Padahal saat ini ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Hal ini disampaikan oleh Liason Officer (LO) PDIP Kota Solo YF Sukasno saat ditemui awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024. Ia menuturkan pada awalnya ia meminta contoh surat suara yang digunakan simulasi pencoblosan dari KPU. Contoh surat suara itu digunakannya untuk keperluan sosialisasi ke masyarakat.
”Dari partai politik (parpol) kan boleh (meminta contoh surat suara untuk simulasi). Lalu kami minta sampelnya, semua, baik untuk Pilpres, DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD. Namun waktu saya buka, kok yang surat suara Pilpres hanya ada dua kolom,” katanya Rabu 3 Januari 2024.
Dalam contoh surat suara yang diberikan oleh KPU, hanya terdapat dua kolom untuk pasangan capres-cawapres. Selain itu nomornya pun bukan nomor urut pasangan calon, tapi dicantumkan nomor 56 dan 57.
”Padahal sudah jelas tertulis kalau ini surat suara simulasi. Harusnya desain bisa dibuat mendekati yang asli, dibuat juga tiga kolom paslon. Tidak apa-apa jika tidak ada gambarnya, tapi tidak seperti ini. Kalau seperti ini membingungkan,” katanya.
Ia mengungkapkan desain surat suara untuk simulasi itu pun menuai pertanyaan saat ia melakukan sosialisasi langsung ke beberapa pemilih. Dalam sosialisasi itu, Sukasno sengaja mengambil sampel pemilih dari kalangan lanjut usia (lansia) dan muda.
Menurutnya, para pemilih itu, baik yang lansia maupun muda, juga mempertanyakan mengapa kolom capres-cawapres hanya dua padahal capres-cawapres ada tiga pasangan. Hal itu cukup membingungkan untuk mereka.
”Harusnya ada tiga kolom. Nggak perlu juga gambar partai-partainya diganti dengan buah-buahan seperti ini. Sekarang ini kan eranya sudah terbuka, tidak perlu diganti-ganti seperti ini,” katanya.
Alasan KPU
Terkait contoh surat suara untuk simulasi ini, Sukasno menyatakan sudah melakukan komunikasi pada KPU Kota Solo. Ia mengungkapkan KPU Solo memberikan alasan bahwa desain surat suara itu mengikuti desain dari KPU pusat.
Terkait temuan itu, Sukasno juga telah menyampaikan kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Ia berharap permasalahan itu menjadi perhatian serius bagi KPU.
Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto mengatakan bahwa desain surat suara untuk simulasi ini formatnya langsung diturunkan oleh KPU RI. KPU Kota Solo hanya mengunduh desainnya dari link yang disediakan oleh KPU RI.
”Jadi kita hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan dari pusat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kita hanya menjalankan instruksi sesuai dengan edaran dari KPU RI,” katanya.
SEPTHIA RYANTHIE
Pilihan Editor: Bawaslu Sumut Selidiki Asal Muasal Kotak Suara di Gudang Rumah Warga
