Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ridwan Kamil Akui Sang Ibunda Menyarankannya Maju Pilkada DKI Jakarta

image-gnews
Ridwan Kamil memamerkan fotonya dengan ibundanya, Tjutju Sukaesih. Foto: Instagram Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil memamerkan fotonya dengan ibundanya, Tjutju Sukaesih. Foto: Instagram Ridwan Kamil.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan ibunya menyarankannya untuk melanjutkan jabatan gubernur di DKI Jakarta. “Kalau Makci mah seorang ibu, selalu memberi nasihat yang baik. Poinnya adalah mana saja yang terbaik. Kalau memang harus di tempat baru, ya pilihan DKI itu menjadi sebuah nasihat,” kata dia, di Bandung, Senin, 31 Juli 2023.

Ridwan Kamil mengatakan pilihan menjadi gubernur DKI Jakarta dinilainya rasional kendati saat ini mayoritas menyarankannya untuk melanjutkan jabatan gubernur Jawa Barat dua periode. “Per hari ini mayoritas masih melanjutkan di Jawa Barat. Tapi kalau bukan Jawa Barat, yang paling rasional adalah DKI gitu aja,” kata dia.

Menurut Ridwan Kamil yang kini bergabung ke Partai Golkar itu, menanyakan soal pilihannya dalam pilkada saat ini masih terlalu dini. “Kalau media tanya pilkada, terlalu awal. Saya sudah bilang berkali-kali, nanti saja pada Februari karena presentase di partai itu belum tahu. Apakah bisa sendiri, apakah harus berkoalisi. Masih panjang,” kata dia.

Saat ini Ridwan Kamil mengaku sudah mengirim usulan pejabat bupati/wali kota yang akan berakhir masa jabatannya per September 2023 ini. “Sudah diusulkan semuanya, baik Kota Bandung, baik yang akan berakhir di September atau Desember, semua sudah diajukan. Yang saya tidak ajukan adalah Pj. (gubernur) Jawa Barat karena saya yang diganti, jadi ‘maenyak’ yang diganti mengusulkan pengganti,” kata dia.

Dihubungi terpisah, anggota Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada mengatur pencalonan kepala daerah dilakukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah. Namun penghitungan kursi tersebut berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk pemilihan gubernur Jawa Barat, misalnya, penghitungan syarat dukungan mengacu jumlah 120 kursi di DPRD Jawa Barat hasil pemilihan legislatif 2024 nanti. “Nanti 24 kursi dari partai atau koalisi gabungan partai sebagai syarat minimal mengajukan calon gubenrur,” ujarEndun, Senin, 31 Juli 2023.

Endun mengatakan hingga saat ini PKPU sebagai aturan teknis pemilihan kepala daerah belum diterbitkan oleh KPU. “Masih menunggu PKPU tentang tahapan pilkada. Tapi pencoblosannya tanggal 24 November 2024,” kata dia.

Pilihan Editor: Soal Duet Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, Ini Kata Golkar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

44 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) mendampingi rekannya saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.


Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

52 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

Charles pesimistis hakim PTUN bakal mengabulkan petitum PDIP untuk menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka.


Pakar Bilang Bobby Nasution Berpeluang Diusung Golkar di Pilgub Sumut, Ini Alasannya

1 jam lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali kota Medan, Bobby Nasution ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Defara
Pakar Bilang Bobby Nasution Berpeluang Diusung Golkar di Pilgub Sumut, Ini Alasannya

Pakar menilai dukungan internal Golkar untuk pencalonan Ijeck pada Pilgub Sumut cukup tinggi.


Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

2 jam lalu

Khofifah Indar Parawansa. Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa
Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?


Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024

4 jam lalu

TPS 32, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok di dekor seperti rumah adat Betawi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020, Rabu 9 Desember 2020. TEMPO/ADE RIDWAN
Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024

Ririn dianggap tokoh milenial muda yang dapat mewakili gender yang menjadi jumlah pemilih dominan di Pilkada 2024.


PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

5 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.


Dasarian Pertama Mei, Hujan Diprediksi Berkurang di Separuh Wilayah Jawa Barat

5 jam lalu

Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Shutterstock
Dasarian Pertama Mei, Hujan Diprediksi Berkurang di Separuh Wilayah Jawa Barat

Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat memprakirakan 52,1 persen wilayah berkategori hujan rendah.


Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

14 jam lalu

Logo Partai Golkar
Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Golkar DIY telah merampungkan penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di lima kabupaten/kota


Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

15 jam lalu

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta(Jateng- DIY) Iqbal Wibisono. Tempo/Pribadi Wicaksono
Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Partai Golkar menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024


PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

18 jam lalu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kedua kiri) bersama istri (ketiga kiri) berfoto bersama pelajar dengan membawa Piala Adipura Kencana 2023 saat kirab di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 6 Maret 2024. Kota Surabaya meraih penghargaan Adipura Kencana untuk ke-8 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas prestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.