Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

image-gnews
Khofifah Indar Parawansa. Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa. Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Sejumlah partai politik pun telah mengambil ancang-ancang mulai dari sekarang, seperti halnya terkait pencalonan Khofifah Indar Parawansa.

Dikutip dari Tempo, sejumlah politikus dari Partai Amanat Nasional atau PAN, Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal pencalonan Khofifah di Pilkada Jawa Timur.

PAN, misalnya, telah menyatakan mendukung Khofifah untuk kembali maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur di pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, dukungan partainya ke Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama itu sesuai instruksi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Untuk siapa calon wakilnya, saya pribadi harapkan nama Emil Elestianto Dardak," kata Viva saat dihubungi, Rabu, 1 Mei 2024.

Namun, apabila nantinya ada nama lain yang akan diplot menjadi calon pendamping Khofifah, kata Viva, PAN bersikap terbuka. Sebab katanya, pandangan tersebut merupakan harapan pribadinya.

"Karena proses konsolidasinya kan masih berjalan untuk menentukan calon wakilnya," ujar dia.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng pun tak menampik ihwal konsolidasi yang dilakukan Partai Demokrat dengan partai lainnya, ihwal rencana menjadikan kembali nama Emil Dardak sebagai calon pendamping Khofifah di Jawa Timur.

Dia mengatakan, Partai Demokrat telah berkomunikasi dengan sejumlah partai yang menyatakan mendukung Khofifah, dan menyodorkan nama bekas Bupati Trenggalek tersebut.

"Kami sampaikan bahwa Khofifah-Emil Dardak adalah pasangan yang ideal di Jawa Timur," ucap Andi.

Dia mengatakan, selama memimpin Jawa Timur pada 2019-2024, pasangan Khofifah-Emil Dardak telah memberikan banyak kemajuan untuk Jawa Timur. Sehingga, lanjutnya, pemerintahan pasangan ini mesti dilanjutkan. "Saya harap partai lain juga mempertimbangkan soal ini," ucap Andi.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur, Said Abdullah mengatakan, partai banteng tak menutup kemungkinan untuk mendukung Khofifah maju kembali di Jawa Timur, begitu juga ihwal pembentukan koalisi dengan partai pendukung Khofifah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dengan PAN kami sudah duduk bersama. Namun, kami menunggu keputusan DPP," kata Said di Surabaya, Selasa, 30 April 2024.

Begitu juga soal mengusung nama kader PDIP untuk menjadi calon pendamping Khofifah, Ketua Badan Anggaran DPR tersebut mengatakan, PDIP belum menentukan sikap apapun ihwal Pilkada Jawa Timur.

"Semua harus dibicarakan lebih lanjut. Harus tahu langkah apa yang akan dijalankan 5 tahun ke depan," ucap Said.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

31 menit lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

2 jam lalu

Eriko Sotarduga. Wikidpr.
PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

3 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.


Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

11 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

11 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

12 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.


Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

13 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, didampingi jajaran Gerindra Kota Semarang berfoto bersama dengan pengusaha Dewi Susilo Budiharjo, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

13 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

14 jam lalu

Bupati Garut Aceng H.M Fikri tiba di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, (25/2). Aceng Fikri menerima surat keputusan Presiden RI tentang pengesahan pemberhentian dirinya dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. TEMPO/Prima Mulia
Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

Eks Bupati Garut Aceng Fikri kembali ke kancah politik dengan maju melalui jalur independen, tapi KPU Garut menyatakan ia tak memenuhi syarat.