Hal senada disampaikan pula oleh Novel Baswedan. Mantan penyidik senior KPK ini merasa berduka usai mendengar putusan MK yang mengabulkan permohonan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Sebab, perpanjangan masa jabatan tersebut terjadi di tengah kondisi KPK yang dinilainya makin melemah.
“Jawabannya Innalilahi wa Innailaihi Raji’un. Karena kita prihatin kondisi KPK ya dan kemudian ada perpanjangan,” kata Novel, seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 25 Mei 2023.
Sementara mantan Komisioner KPK Abraham Samad mengatakan perubahan masa jabatan menjadi lima tahun itu berpotensi menghilangkan independensi komisi antirasuah.
Samad mengatakan meskipun KPK kini menjadi rumpun eksekutif setelah Undang-Undang KPK direvisi, tetap perlu ada pemisahan periodisasi antara KPK dengan lembaga eksekutif lainnya. Ia menilai hal itu didasari pada dasar filosofi dan sosiologis pendirian KPK.
“Oleh karena itu, kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan format pimpinan KPK lima tahun, berarti tidak ada lagi ciri khas sebagai lembaga independen,” kata Samad saat dihubungi pada Jumat, 26 Mei 2023.
Alasan MK
MK menyatakan keputusan itu diambil justru untuk melindungi independensi KPK. “Sebagai upaya melindungi independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi yang bersifat extraordinary crime perlu salah satunya dipertimbangkan terkait masa jabatan,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan pada Kamis, 25 Mei 2023.
Arief mengatakan skema masa jabatan 4 tahun telah menyebabkan pimpinan KPK dapat dipilih dua kali dalam satu masa jabatan Presiden dan Anggota DPR, yaitu 5 tahun. Dia mencontohkan untuk periode masa jabatan presiden dan DPR 2019-2024. Dalam satu periode itu, kata dia, pimpinan KPK diseleksi dan direkrut sebanyak dua kali, yakni pada Desember 2019 dan Desember 2023.
“Dalam hal ini, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara lainnya yang termasuk dalam lembaga constitutional importance,” kata dia.
Selanjutnya: Menurut Arief, pemilihan yang dilakukan…
