TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri berjanji meningkatkan kepekaan anggota kepolisian terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui pendidikan dan pelatihan.
“Saya menegaskan komitmen Polri ke depan untuk terus, yang pertama, menjaga dan mengemban amanat reformasi Polri yang semakin profesional, akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Kamis, 10 Februari 2022.
Pernyataan ini muncul saat Gatot membacakan sambutan dalam Konferensi Internasional Penerapan Prinsip-Prinsip HAM untuk Memperkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri. Acara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, LPSK, KPAI, dan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia secara virtual dan langsung di Jakarta.
Gatot mengatakan nilai-nilai dan prinsip perlindungan HAM adalah salah satu pilar utama sistem pemerintahan demokratis. Ia mengatakan prinsip ini harus dijunjung, dihormati, dan dilindungi.
Polri, kata dia, menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pada kisi-kisi lompatan perubahan yang terjadi di era globalisasi ada celah transisi yang saling beririsan. Di satu sisi lompatan perubahan menimbulkan gejolak gangguan keamanan, termasuk kejahatan dimensi terbarukan yang melanggar hak-hak warga.
Sehingga, kata dia, Polri harus melakukan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan stabilitas keamanan. Namun, di sisi lain Mabes Polri juga harus menjalankan tugasnya dengan tetap memegang teguh pada koridor-koridor yang menghormati HAM. “Sejak reformasi 1998, penghormatan HAM menjadi prioritas utama negara,” katanya.
Baca juga: Puluhan Warga Wadas Ditangkap, Bagaimana Prosedur Penangkapan Menurut KUHAP?
