TEMPO Interaktif, CIREBON:Pangeran Raja Arief Natadiningrat, Putra Mahkota Kraton Kasepuhan Cirebon akhirnya pindah jalur. Ia bersedia menjadi calon wakil bupati mendampingi Djakaria Machmud. Mereka diusung koalisi PKB, PKS dan PPP bersama 13 partai kecil lainnya maju dalam Pemilihan Bupati Cirebon, Oktober mendatang. Hari ini, pasangan ini mendeklarasikan pencalonan mereka di sebuah hotel di Kota Cirebon. Pendeklarasian ini dilakukan setelah sebelumnya tiga pimpinan Partai itu mengelar pertemuan. Deklarasi itu hanya dihadiri perwakilan dari masing-masing partai termasuk pasangan Djakaria Machmud dan PRA Arief Natadiningrat yang juga anggota DPD RI. Djakaria berharap, koalisi ini bisa didukung masyarakat yang mau membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Rencananya, deklarasi terbuka dilakukan pada 3 Agustus sedangkan pendaftaran ke KPUD dilakukan pada 6 Agustus mendatang. Seperti diketahui, putra mahkota kraton kasepuhan Cirebon itu sekarang ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Jawa BArat. Pekan lalu, ia juga mendaftarkan diri sebagai calon DPD pada Pemilu 2009 mendatang. Perubahan sikap Arief merupakan kejutan karena sebelumnya, ketika diminta maju ke Pilkada, Arief hanya mau dicalonkan sebagai Bupati.Dengan diusungnya pasangan ini, artinya sudah ada dua pasangan yang diusung partai politik. Yaitu pasangan Dedi Supardi-Ason Sukasa yang didukung PDIP juga Djakaria Machmud-PRA Arief Natadiningrat yang disokong 16 partai. Selain itu ada dua pasang kandidat dari independen yang sedang diverifikasi yaitu Sunjaya Purwadi-Abdul Hayyi. Sunjaya mengklaim didukung 91 ribu warga dan pasangan Ading Rupadi-Siti Farihatul Aini dengan dukungan sekitar 80 ribu warga. Ivansyah
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan
16 Oktober 2019
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.
Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi
20 Juli 2017
Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi
Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.
Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar
24 Mei 2017
Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar
Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.
KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi
24 Januari 2017
KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi
Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.
Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat
4 Agustus 2016
Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat
Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih utang.
Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus
18 Juli 2016
Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus
"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"
Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta
14 Juli 2016
Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.
Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif
30 Mei 2016
Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif
Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.
Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi
20 Mei 2016
Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi
Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK
13 Mei 2016
Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK
KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.