TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Grace mengklaim pelibatan semua pihak adalah cara terbaik bagi KIM saat ini. “Belajar dari Pak Jokowi, kalau mau Indonesia maju, yang terbaik jalan sama-sama. Kolaborasi semua pihak,” kata Grace melalui pesan singkat pada Ahad, 28 April 2024.
Saat ini, beberapa partai mantan kompetitor KIM di Pilpres 2024 sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. Di antaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persaturan Pembangunan (PPP). Selain itu, ada juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut ingin segera bertemu dengan Prabowo.
Grace pun menyampaikan bahwa PSI senang jika partai-partai tersebut bergabung dengan koalisi pemerintahan duet Menteri Pertahanan dan putra Presiden Jokowi itu nantinya. “Jadi kalau partai-partai lain mau ikut mendukung terwujudnya visi Indonesia Maju, ya bagus banget,” ucap Grace.
Soal pembagian kursi menteri, Grace berujar PSI bakal menyerahkan penugasan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. “Soal menteri itu prerogatif presiden. PSI siap jikalau diberikan amanah,” ujar politikus yang juga eks presenter TV itu.
Sebelumnya, beberapa petinggi KIM juga sempat menanggapi peluang partai-partai di luar koalisi untuk bergabung. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia mengatakan partainya menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju kepada Prabowo.
"Kita serahkan kepada Pak Prabowo karena beliau sebagai presiden terpilih sekaligus menjadi pemimpin koalisi," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 April seperti dikutip Antara.
Selain itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga mengatakan partainya tidak memiliki masalah jika ada partai-partai non-KIM yang bergabung ke koalisi. Pria yang akrab disapa Zulhas ini pun mengungkapkan arahan Prabowo untuk membahas partai-partai yang akan bergabung dalam KIM.
Menurut dia, pembahasan keputusan strategis tersebut dilakukan setelah penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Secara resmi, memang Pak Prabowo selalu mengatakan setelah proses tuntas. Jadi kami tunggu,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024.
Pilihan Editor: LPDP Buka Beasiswa S2 di Northeastern University, Bisa Langsung Kerja dengan Gaji Kompetitif
