TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkeras menolak revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan sebagai inisiatif dewan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Selasa, 24 Januari 2017. Menurut Komisi, apabila benar-benar disetujui, revisi itu berpotensi menyuburkan pidana korupsi atau jual-beli jabatan.
"Salah satunya karena revisi ini membuka ruang memasukkan sekitar 1,2 juta pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara tanpa seleksi," kata Ketua KASN Sofian Effendi saat ditemui di kantor Staf Kepresidenan.
Baca:
Buka Rapat Terbatas ASN, Jokowi Sorot Jual-Beli Jabatan
Perputaran Uang dari Jual-Beli Jabatan Mencapai Rp 35...
Jika revisi UU ASN membuka ruang untuk merekrut jutaan tenaga honorer di tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah menjadi aparatur sipil negara, akan semakin besar pula peluang jual-beli jabatan. Sebab, ada 1,2 juta orang yang potensial ditawari jabatan ASN, yang mengacu pada pembukaan jabatan pemerintah dengan perjanjian kerja.
Siapa pun berpotensi menjual jabatan itu, dari pejabat di pemerintah daerah hingga pejabat di kementerian/lembaga. Nilai penawarannya pun fantastis, dari ratusan juta hingga triliunan rupiah.
Baca juga:
Tujuh Kontroversi UU Aparatur Sipil Negara
Pukat UGM Minta Komisi Aparatur Sipil Negara ...
Berdasarkan data yang disampaikan KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun. Adapun untuk nilai transaksi jual-beli non-jabatan pemimpin tinggi mencapai Rp 33,1 triliun.
Ia mencontohkan, jabatan eselon I itu bisa dijual hingga jutaan dolar, terutama di kementerian yang banyak berhubungan dengan kontraktor asal luar negeri. “Sesda kabupaten bisa Rp 1-2 miliar. Bandingkan dengan gaji sesda," ujarnya.
Alasan lain revisi UU ASN ditolak karena berpotensi menyuburkan korupsi. Sebab, revisi itu sendiri ingin menghapuskan KASN. Padahal, kata Sofian, KASN merupakan lembaga independen yang berfungsi mengawasi penerapan kode etik dan sistem merit (kompetensi, kualifikasi, dan kinerja) dalam manajemen SDM ASN. "Pemandulan pengawasan akan berdampak pada suburnya praktek jual-beli 29.113 jabatan di instansi pusat dan daerah," tuturnya.
Sofian mengatakan 90 persen dari 29.113 jabatan "dilelang" di pasar kerja dengan nilai Rp 33-35 triliun. Umumnya, penggantian pengeluaran atas jabatan itu di kemudian hari akan dibebankan pada APBD/APBN oleh pembeli jabatan, sehingga akan ada kerugian negara. “Apakah penghematan sebesar Rp 42,5 miliar (dari pembubaran KASN) lebih penting dibandingkan mencegah potensi praktek suap (jual-beli) yang bisa menimbulkan kerugian negara triliunan?" ucap Sofian.
Namun Sofian mengatakan hanya bisa pasrah atas upaya revisi UU ASN yang berjalan di DPR. Jika KASN dianggap tidak perlu, ia siap KASN dibubarkan.
ISTMAN M.P.
