Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPR: MKD Sedang Kaji Anggota yang Diduga Sebarkan Hoax

Reporter

image-gnews
Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Purbalingga - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sedang mengkaji sejumlah legislator yang dilaporkan turut menyebarkan hoax.

"Nanti MKD akan kaji, apakah ada etik yang dilanggar, apakah tidak. Kalau ada, akan ada sanksi ringan, sedang, atau berat, tetapi kalau tidak ada, ya sudah selesai," kata Bambang di Purbalinggga pada Ahad, 7 Oktober 2018.

Baca: Dilaporkan ke MKD Soal Ratna Sarumpaet, Fadli Zon: Salah Alamat

Empat anggota DPR sebelumnya dilaporkan ke MKD oleh Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) dan Advokat Pengawal Konstitusi. Mereka adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera.

Keempatnya dilaporkan karena diduga melanggar kode etik dengan menyebarkan informasi bohong atau hoax tentang penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet. Mereka diduga melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI. Keempat anggota DPR itu memang sempat ikut menyebarkan kabar mengenai dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet yang belakangan diketahui sebagai kebohongan.

Bambang mengatakan laporan yang masuk ke MKD biasanya diverifikasi terkait dengan identitas terlapor, kasusnya, dan sebagainya. "Ini sedang dikaji. Kalau (berkaitan dengan etik) biasanya tidak masuk teguran," kata dia. Namun Bambang mengaku belum mendapat laporan lanjutan soal hasil pengkajian tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Ini Penyebab Hoax Mudah Tersebar di Media Sosial

Berkaitan dengan hoax Ratna, Bambang meminta hal tersebut tak dikaitkan dengan institusi DPR. "Ini kan masalah personal, jadi jangan kaitkan dengan institusi DPR. Ini adalah perilaku personal, sangat tergantung amal dan perbuatan," kata dia.

Bambang pun mengajak masyarakat lebih bijaksana dalam membaca atau membuka informasi yang ada di media sosial. "Jadi, jangan terlalu percaya karena memang ini adalah perang siber (cyber war)," ujarnya. Bahkan Bambang menyebut hampir 60 persen informasi yang tersebar melalui media sosial tersebut tidak benar.

Baca: Hoax Ratna Sarumpaet, Polisi Panggil Ulang Amien Rais Pekan Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta-fakta Atta Halilintar yang Laporkan Penyebar Hoax ke Polres Jakarta Selatan

2 hari lalu

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berfoto merayakan Wedding Anniversary ke-3 mereka di Desert Safari Dubai, Minggu, 14 April 2024. Foto/Instagram: @attahalilintar.
Fakta-fakta Atta Halilintar yang Laporkan Penyebar Hoax ke Polres Jakarta Selatan

Fakta-fakta mengenai Atta Halilintar, selebgram dan Youtuber yang melaporkan penyebar kabar hoax ke Polres Metro Jakarta Selatan.


Puan Maharani Singgung Ketaatan DPR Dalam Pembentukan UU di Paripurna Khusus HUT DPR

9 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Singgung Ketaatan DPR Dalam Pembentukan UU di Paripurna Khusus HUT DPR

DPR melakukan pembangkangan terhadap konstitusi saat ingin menganulir putusan MK soal pencalonan kepala daerah di Pilkada.


Cak Imin Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Apa Alasannya?

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Apa Alasannya?

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut Pemilu 2024 paling brutal. Begini alasannya.


Ketua DPR Puan Maharani Kunker ke Eropa di Tengah Rencana Pengesahan RUU Pilkada

16 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024. Foto: tangkap layar TV Parlemen
Ketua DPR Puan Maharani Kunker ke Eropa di Tengah Rencana Pengesahan RUU Pilkada

PDIP diketahui menolak rencana pengesahan RUU Pilkada yang telah disetujui DPR. Puan Maharani merupakan kader PDIP.


Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral, No Justice' di Sidang Tahunan MPR

22 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka agenda Pertemuan Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024. Foto DPR, Devi/Andri
Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral, No Justice' di Sidang Tahunan MPR

Puan Maharani mengatakan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini semakin membutuhkan kehadiran negara.


Airlangga Hartarto Hengkang dari Kursi Ketua Umum Golkar, Kilas Balik Pengangkatannya Gantikan Setya Novanto

26 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat mengumumkan kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Airlangga menjadikan Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto Hengkang dari Kursi Ketua Umum Golkar, Kilas Balik Pengangkatannya Gantikan Setya Novanto

Mundur dari kursi Ketua Umum Golkar, bagaimana kilas balik perjalanan Airlangga Hartarto dalam menggantikan Setya Novanto?


Cak Imin Dilaporkan ke MKD karena Ajak Istri Ikut Timwas Haji DPR

33 hari lalu

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan istri, Rustini Murtadho. Instagram/cakiminow
Cak Imin Dilaporkan ke MKD karena Ajak Istri Ikut Timwas Haji DPR

Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar Cak Imin


Pimpinan DPR Ungkap Pengusul Revisi UU MD3

36 hari lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pimpinan DPR Ungkap Pengusul Revisi UU MD3

Dasco mengakui bahwa usul revisi UU MD3 sebelumnya pernah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas pada periode 2023-202


Soal Kabar Perpu MD3 Sudah di Meja Istana, Mensesneg dan Gerindra Beri Respons

36 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Menggugat menyerukan penolakan terhadap UU MD3.
Soal Kabar Perpu MD3 Sudah di Meja Istana, Mensesneg dan Gerindra Beri Respons

Kabar Perpu MD3 tengah disiapkan untuk mengganti mekanisme pemilihan Ketua DPR muncul di tengah keretakan hubungan PDIP dengan pemerintah.


Soal Isu Perpu MD3, Dasco: Enggak Ada, Kami Enggak Omongin

36 hari lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Soal Isu Perpu MD3, Dasco: Enggak Ada, Kami Enggak Omongin

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar adanya Perpu MD3 yang tengah disiapkan untuk mengganti mekanisme pemilihan Ketua DPR.