Pendaftaran Caleg Masih Sepi, Ini Sebabnya Menurut Perludem

Reporter

Darmawati Dareho, mantan warga binaan yang pernah terlibat kasus suap memprotes wacana larangan eks napi korupsi dilarang menjadi caleg yang digulirkan komisioner KPU, 6 April 2018, TEMPO/AYU CIPTA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pendaftaran anggota calon legislatif atau caleg masih sepi. "Hampir merata di semua daerah, partai politik belum mendaftarkan calonnya," kata Titi dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

Titi mengatakan ada tiga provinsi yang sama sekali belum menerima pendaftaran calon legislatif sampai pagi ini, yaitu Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan, kata dia, baru ada satu calon yang mendaftar di tingkat kota di wilayah Banten.

Baca:
KPU Tidak akan Perpanjang Jadwal ...
KPU Imbau Partai Segera Daftarkan Caleg

Ia memperkirakan partai politik yang mayoritas baru akan mendaftarkan calegnya pada hari terakhir, yaitu pada 17 Juli 2018. "Kami dapat informasi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi konsisten informasinya seperti itu," kata TIti.

Menurut Titi, berikut adalah penyebab sepinya pendaftaran calon legislatif:

  • konsolidasi pencalonan yang relatif dilakukan terlambat,
  • permasalahan kepengurusan internal partai,
  • proses penempatan calon yang belum tuntas mengenai nomor urut dan daerah pemilihan.
  • perkembangan peta politik seperti berpindahnya anggota dewan dari suatu partai ke partai lain untuk kepentingan pemilu 2019. Termasuk beberapa partai yang memiliki kebijakan untuk mengkonsolidasi pencalonan secara nasional.

 
Baca:
Begini Cara KPU Deteksi Bakal Caleg Mantan ...
PAN Akan Ikuti PKPU Larangan Eks Napi ...

  • Sentralisasi pencalonan membuat pendaftaran caleg menjadi terhambat.
  • Hal teknis seperti calon legislatif terlambat mengurus berkas, serta peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang baru diundangkan pada 3 Juli 2018. "Jadi ada faktor kontribusi regulasi juga."

Titi berharap Komisi Pemilihan Umum mengantisipasi mulai dari aspek teknologi informasi dalam merespons beban yang datang bersamaan ketika proses pengunggahan data di hari terakhir. Titi memperkirakan untuk pemilihan caleg 2019 akan ada 300 ribu lebih calon yang mendaftar.

Ia meminta KPU mengantisipasi pelayanan petugas yang menerima pendaftaran calon. Ia berharap agar tidak ada persyaratan yang terlewati, khususnya berkaitan dengan kelengkapan formulir yang wajib disertakan partai, seperti pakta integritas. "Jangan sampai durasi pendek, KPU jadi kecolongan," kata Titi.






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

14 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

18 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

23 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

23 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

24 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

26 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

27 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

27 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

28 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

28 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.