TEMPO.CO, Jakarta - Wacana sejumlah partai politik (parpol) akan menjadi koalisi atau oposisi memantik perhatian publik usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024, Prabowo-Gibran diusung oleh partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Sementara NasDem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Sedangkan PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Ada tiga parpol di luar KIM yang belum menentukan sikapnya hingga saat ini: Apakah akan bergabung dalam koalisi atau jadi oposisi di pemerintahan Prabowo? Ketiga parpol yang dimaksud adalah PDIP, NasDem, dan PKS.
PDIP: Tunggu rakernas
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi. Menurut dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Indonesia.
Dia menyinggung masa kolonialisme silam, ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927.
"Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kami mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Basarah menuturkan, PDIP telah teruji tangguh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia mencontohkan ketika masa orde baru beragam intimidasi politik berdatangan. Kala itu, PDI mampu bertahan dan memenangkan Pemilu 1999.
“Kami pernah berada di pemerintahan, lalu berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.
Dalam lima tahun ke depan, Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional pada Mei 2024. Melalui Rakernas tersebut, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.
Seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
"Apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih, kami dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional."
