PAN Akan Ikuti PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (kedua kiri) didampingi Sekjen Eddy Soeparno (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran partai kepada Ketua KPU Arief Budiman (kanan) di KPU Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2017. PAN secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan partainya akan mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Eddy mengatakan PAN tak memiliki pilihan selain mengikuti aturan itu. "Kan tidak ada pilihan lain, mau tidak mau akan kami ikuti," kata Eddy kepada Tempo, Senin, 2 Juli 2018.

Baca: PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Moeldoko: Itu Kiblat Bagi Semua

KPU telah menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketua KPU Arief Budiman menetapkan peraturan itu pada Sabtu, 30 Juni 2018.

Dalam aturan itu, KPU tegas melarang mantan terpidana korupsi menjadi bakal calon legislatif. KPU berkukuh menetapkan peraturan itu kendati menuai penolakan dari Badan Pengawas Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca: Jokowi Hormati Peraturan KPU Melarang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Eddy memastikan PAN akan mengikuti aturan itu. Dia mengklaim, selama ini juga tak ada bakal calon anggota legislatif dari partainya yang merupakan eks terpidana korupsi. "Alhamdulillah di antara seluruh caleg PAN tidak ada yang mantan narapidana tipikor," kata dia.

Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pendapat senada. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan aturan itu akan melahirkan caleg-caleg yang berkualitas.

Baca: Bawaslu: Larangan Caleg Eks Napi Korupsi akan Dibahas 5 Lembaga

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid berpendapat serupa terkait PKPU itu. Hidayat mengatakan masyarakat berhak mendapatkan anggota legislatif yang bersih dari korupsi. Dia berpendapat aturan itu juga menguji komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ini juga menjadi ujian bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai komitmen kita memberantas korupsi," kata Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.






Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

1 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

1 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Meninggal, Keluarga Besar PAN Berduka

1 hari lalu

Eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Meninggal, Keluarga Besar PAN Berduka

Zulhas menyebut PAN adalah partai pertama dan terakhir sebagai tempat perjuangan politik Taufik Kurniawan.


PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai

2 hari lalu

PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan pendirian relawan pendukung Anies Baswedan, ANIES, tak terafiliasi dengan partainya.


Pendiri PAN Bentuk Amanat Indonesia, Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

2 hari lalu

Pendiri PAN Bentuk Amanat Indonesia, Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Sekelompok orang pendiri PAN mendirikan tim relawan Amanat Indonesia atau ANIES untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.


RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

4 hari lalu

RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyetujui usulannya ihwal pengadaan kompartemen koperasi di OJK dalam RUU PPSK.


Haedar Nashir Kembali Jadi Ketum PP Muhammadiyah, PAN: Kepemimpinannya Terbukti

6 hari lalu

Haedar Nashir Kembali Jadi Ketum PP Muhammadiyah, PAN: Kepemimpinannya Terbukti

Menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, Haedar Nashir telah membuktikan peran strategisnya kala memimpin pada periode sebelumnya.


Muhammadiyah Hendak Beli Pusat Dakwah di Madrid, Zulhas: Saya Siap Bantu

7 hari lalu

Muhammadiyah Hendak Beli Pusat Dakwah di Madrid, Zulhas: Saya Siap Bantu

Zulhas akan meminta Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, Muhammad Najib membantu Muhammadiyah mengurus pembelian pusat dakwah di Madrid.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

9 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

9 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.