PAN Akan Ikuti PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (kedua kiri) didampingi Sekjen Eddy Soeparno (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran partai kepada Ketua KPU Arief Budiman (kanan) di KPU Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2017. PAN secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (kedua kiri) didampingi Sekjen Eddy Soeparno (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran partai kepada Ketua KPU Arief Budiman (kanan) di KPU Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2017. PAN secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan partainya akan mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

    Eddy mengatakan PAN tak memiliki pilihan selain mengikuti aturan itu. "Kan tidak ada pilihan lain, mau tidak mau akan kami ikuti," kata Eddy kepada Tempo, Senin, 2 Juli 2018.

    Baca: PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Moeldoko: Itu Kiblat Bagi Semua

    KPU telah menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketua KPU Arief Budiman menetapkan peraturan itu pada Sabtu, 30 Juni 2018.

    Dalam aturan itu, KPU tegas melarang mantan terpidana korupsi menjadi bakal calon legislatif. KPU berkukuh menetapkan peraturan itu kendati menuai penolakan dari Badan Pengawas Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Hukum dan HAM.

    Baca: Jokowi Hormati Peraturan KPU Melarang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

    Eddy memastikan PAN akan mengikuti aturan itu. Dia mengklaim, selama ini juga tak ada bakal calon anggota legislatif dari partainya yang merupakan eks terpidana korupsi. "Alhamdulillah di antara seluruh caleg PAN tidak ada yang mantan narapidana tipikor," kata dia.

    Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pendapat senada. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan aturan itu akan melahirkan caleg-caleg yang berkualitas.

    Baca: Bawaslu: Larangan Caleg Eks Napi Korupsi akan Dibahas 5 Lembaga

    Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid berpendapat serupa terkait PKPU itu. Hidayat mengatakan masyarakat berhak mendapatkan anggota legislatif yang bersih dari korupsi. Dia berpendapat aturan itu juga menguji komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

    "Ini juga menjadi ujian bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai komitmen kita memberantas korupsi," kata Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komponen Lokal Mobil Esemka Bima, Mesin Masih Impor dari Cina

    Mobil Esemka Bima 1.2 dan Bima 1.3. adalah dua model pikap yang diluncurkan oleh PT Solo Manufaktur Kreasi pada Jumat, 6 September 2019.