Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Imbau Partai Segera Daftarkan Caleg

Reporter

image-gnews
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memberikan selamat kepada anggota KPU kabupaten/kota yang baru dilantik di Jakarta, Minggu, 24 Juni 2018. Arief meminta anggota KPU kabupaten/kota itu menjaga kemandirian dan tidak membela pihak mana pun. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memberikan selamat kepada anggota KPU kabupaten/kota yang baru dilantik di Jakarta, Minggu, 24 Juni 2018. Arief meminta anggota KPU kabupaten/kota itu menjaga kemandirian dan tidak membela pihak mana pun. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik untuk segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (caleg) ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"Saya ingin mengingatkan sekali lagi agar bisa mengajukan lebih awal sehingga kalau ada hal-hal yang dirasa masih belum lengkap, masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta pada Selasa, 10 Juli 2018.

Baca: KPU Sosialisasi Silon, Begini Syarat Lolos Jadi Caleg Pemilu 2019

Hingga sepekan sejak pendaftaran dibuka pada tanggal 4 Juli 2018, KPU mencatat belum ada partai politik yang mendaftarkan caleg. Menurut Arief, biasanya partai politik mendaftar pada menit-menit akhir. Pendaftaran bakal caleg akan ditutup pada tanggal 17 Juli 2018.

Meski begitu, Arief mengatakan pihaknya tetap siap menerima pendaftaran di hari-hari terakhir. "KPU siap selama sesuai dengan jadwal yang sudah diatur di tahapan itu," kata dia.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo Ungkap Alasannya Tak Mau Daftar Caleg 2019

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembukaan pendaftaran caleg untuk pileg 2019 dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Dalam proses tersebut, para bakal caleg diwajibkan untuk mengisi sistem informasi pencalonan (silon). KPU memperkirakan bakal ada ratusan ribu calon legislator dari 2.100 daerah pemilihan yang bakal mengikuti pileg 2019.

Arief membantah jika belum adanya partai yang mendaftarkan caleg lantaran masih menunggu uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 di Mahkamah Agung. Aturan tersebut memuat larangan bakal caleg mantan napi korupsi. Sejumlah pihak telah mengajukan uji materi PKPU itu.

Meski ada uji materi itu, Arief mengatakan KPU terus menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan keputusan yang telah diambil. "Tahapan pemilu akan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diputuskan. Kalau ada putusan hukum baru atau fakta hukum baru, nanti akan dilihat isi dari putusan tersebut seperti apa," kata dia.

Baca: Alasan Politikus ini Uji Materi Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

12 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

13 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta 6.969 calon anggota legislatif terpilih segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

17 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

17 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

23 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat tiba di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

Bamsoet mengusulkan pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah. Pemilu serentak membuat masyarakat hanya terfokus pada pelaksanaan pemilihan presiden.


Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

Bamsoet menilai, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk masyarakat.


KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

2 hari lalu

Berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik kerap berulang dalam setiap pemilihan. Hambatan tersebut kembali membayangi pilkada 2024.
KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

KPU daerah mengkhawatirkan berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik pemilu akan berulang di pilkada 2024.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.