Selasa, 17 September 2019

Teka-teki Nama Cawapres Jokowi, PDIP: Hanya Megawati yang Tahu

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan kepada kader dan simpatisan saat menghadiri Apel Siaga PDI Perjuangan Setia Megawati, Setia NKRI di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 11 Mei 2018. Apel ini diikuti sekitar 70 ribu kader PDI Perjuangan Jawa Tengah. ANTARA/Mohammad Ayudha

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan kepada kader dan simpatisan saat menghadiri Apel Siaga PDI Perjuangan Setia Megawati, Setia NKRI di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 11 Mei 2018. Apel ini diikuti sekitar 70 ribu kader PDI Perjuangan Jawa Tengah. ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu Ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Hendrawan Supratikno mengatakan partainya sedang mematangkan nama cawapres Jokowi. Nama-namanya, kata Hendrawan, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tahu. Yang jelas, saat ini namanya sudah ada dalam daftar prioritas calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.

    "Sekarang sudah masuk daftar prioritas sebanyak tiga hingga lima orang. PDIP punya daftar panjang, pendek dan daftar prioritas cawapres. Daftar panjang 15-20 nama, daftar pendek 5-10 nama dan prioritas 3-5 orang," kata Hendrawan di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara Selasa, 10 Juli 2018.

    Baca: Latar Belakang 10 Kandidat Cawapres Jokowi Versi Romi PPP

    Menurut Hendrawan, nama-nama kandidat yang masuk daftar pendek dan prioritas tidak semua pengurus PDIP mengetahui. Hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tahu. Karena itu, Hendrawan mengaku tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar pendek dan prioritas. Namun untuk daftar panjang di antaranya ada nama Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.

    "(Muhaimin) masuk dalam daftar panjang, namun apakah masuk daftar pendek dan prioritas, hanya Ketua Umum PDIP dan Jokowi yang tahu," ujar Hendrawan sembari menambahkan tidak bisa memastikan apakah munculnya nama tokoh non-partai dalam daftar cawapres, merupakan pertanda ada kecenderungan tokoh di luar parpol yang dipilih.

    Baca: Teka-teki Sosok Cawapres Jokowi, Ini Kata Partai NasDem

    Megawati, kata Hendrawan, memiliki kewenangan untuk memasukkan nama-nama kandidat dalam daftar cawapres yang akan mendampingi Jokowi. "Para ketua umum parpol saling mencalonkan diri satu sama lain, maka memilih salah satu bisa menimbulkan iritasi kekacauan yang lain. Atas dasar logika seperti itu ya kami pelajari," katanya.

    Masih kata Hendrawan, partai politik koalisi pendukung Jokowi sudah diajak berkomunikasi untuk membahas cawapres, khususnya yang ada dalam daftar prioritas. Tapi, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G. Plate mengatakan partainya menunggu pemberitahuan Jokowi ihwal nama cawapres yang akan digandeng. "Kami tunggu saja dari Pak Jokowi," kata Johny di kantor Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.

    Baca: Surya Paloh Mengaku Belum Tahu Siapa Cawapres Jokowi

    Johny mengatakan, saat ini partai-partai yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi tengah menjadwalkan pertemuan. "Lagi dijadwalkan kok, tunggu sedikit, jangan buru-buru," kata Johny.

    Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan, Presiden Jokowi telah mengantongi 10 nama yang akan menjadi cawapresnya dan nama-nama itu telah disampaikan kepada ketua umum partai pendukung. Rommy enggan membocorkan nama-nama cawapres tersebut.

    "Saya hanya bisa katakan dari 10 nama ada figur politisi, ada figur cendikiawan, purnawirawan TNI Polri dan kalangan teknokrat dan profesional," kata Rommy, Senin 9 Juli 2018. Figur cawapres Jokowi, katanya, tinggal dibahas bersama dengan semua pimpinan partai koalisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.