Minggu, 22 September 2019

Cawapres Jokowi Diprediksi dari Kalangan Religius dan Non-Partai

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) memberikan cinderamata kepada warga usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018. Presiden Joko Widodo di Jawa Timur untuk menghadiri peluncuran Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5 persen dan peresmian ruas jalan tol Gempol-Rembang. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Presiden Jokowi (kanan) memberikan cinderamata kepada warga usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018. Presiden Joko Widodo di Jawa Timur untuk menghadiri peluncuran Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5 persen dan peresmian ruas jalan tol Gempol-Rembang. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan ada dua kriteria yang kemungkinan akan menjadi pertimbangan oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon wakil presidennya.

    "Kemungkian ada dua kriteria yang paling menjadi pertimbagan bagi Jokowi untuk memutuskan cawapresnya," kata Djayadi saat dihubungi, Selasa 10 Juli 2018.

    Baca: Ada Pensiunan TNI Sampai Politikus, Siapa Cawapres Jokowi?

    Kriteria pertama adalah memilih dari kalangan nonpartai. Menurut Djayadi, hal itu untuk menghindari munculnya kecemburuan bagi partai pendukung Jokowi jika memilih capres dari kalangan orang partai. Saat ini, Jokowi diusung oleh lima partai koalisi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem dan PPP.

    Menurut Djayadi, cawapres dari nonpartai menjadi pilihan yang tepat bagi Jokowi untuk menjaga kesolidan partai kaolisi agar tidak ada keinginan partai yang tidak terpenuhi.

    Kriteria kedua, kata Djayadi, berasal dari kelompok religius karena mempertimbangkan kombinasi capres dan cawapres antara nasionalis dan religius. "Karena bagaimana pun, suara-suara dari kalangan keumatan dan santri sangat menentukan," ujarnya.

    Baca: Dulu Prabowo, Sekarang Dukung Jokowi, Siapa Saja Mereka?

    Selain itu, Djayadi mengatakan ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh Jokowi untuk menentukan pendampingnya, yaitu chemistry. "Kedekatan ini perlu untuk Jokowi memilih siapa yang akan menjadi cawapresnya," kata dia.

    Joko Widodo mengaku telah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019. Setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Ahad malam, 8 Juli 2018, Jokowi melaporkan nama cawapres itu.

    Baca: Respons Surya Paloh Soal Proposal Join dari Muhaimin

    Megawati mengatakan pengumuman nama cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 menunggu waktu yang tepat. “Pengumuman dilakukan pada momentum tepat, dan dalam cuaca yang cerah, secerah ketika matahari terbit dari timur. Jadi tunggu saja dan sabar," kata Mega.

    Menurut Ketua Umum PPP Romahurmuziy, nama pendamping Jokowi yang sudah mengerucut tersebut berasal dari latar yang berbeda-beda. "Ada figur politisi, ada figur cendekiawan, purnawirawan TNI-Polri dan kalangan teknokrat dan profesional," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.