Kini Ada Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Bandung

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) didampingi dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedua kiri) dan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X (kiri) foto bersama saat Harmoni Budaya Jawa-Sunda dan peresmian nama Jalan Majapahit, di Bandung, 11 Mei 2018. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat harmonisasi persaudaraan antara masyarakat Jawa dan Sunda. ANTARA/M Agung Rajasa

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) didampingi dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedua kiri) dan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X (kiri) foto bersama saat Harmoni Budaya Jawa-Sunda dan peresmian nama Jalan Majapahit, di Bandung, 11 Mei 2018. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat harmonisasi persaudaraan antara masyarakat Jawa dan Sunda. ANTARA/M Agung Rajasa

    INFO JABAR – Penetapan nama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi pertanda baiknya hubungan antara masyarakat Suku Jawa dan Sunda. Rekonsiliasi ini menjadi catatan sejarah bagi suku terbesar pertama dan kedua se-Nusantara.

    "Putri raja memakai mahkota, kilaunya menawan mata, harmoni budaya Jawa-Sunda, bukti kebinekaan Indonesia," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher dalam pantunnya mengawali sambutan di acara pembukaan Harmoni Budaya Jawa-Sunda 2018 serta peresmian Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 11 Mei 2018.

    "Berwisata ke Kota Surabaya, pulangnya mampir di Yogyakarta, mari kita lakukan rekonsiliasi budaya, untuk kemajuan bangsa tercinta," ujarnya.

    Menurut Aher, Perang Bubat pada 1357, secara emosi mengganggu hubungan suku Jawa dan Sunda. Namun pada zaman kolonial, suku Sunda dan Jawa sengaja dibenturkan dengan cerita Perang Bubat.

    Perang Bubat, kata Aher, merupakan peristiwa lama yang patut dikenang dan menjadi bagian dari sejarah. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa lalu ini. 

    "Ini adalah sejarah baru dan titik baru untuk menatap masa depan yang lebih baik. Mari kita bangun masa depan bersama-sama, lewat rekonsiliasi budaya Sunda-Jawa dan Jawa-Sunda,” ucapnya.

    Sisi barat lapangan Gasibu Bandung dinamai Jalan Majapahit. Sedangkan Jalan Cimandiri yang berada di sisi barat Gedung Sate, kini berganti nama menjadi Jalan Hayam Wuruk. Jalan Pusdai di depan Masjid Pudai Bandung, kini berganti nama menjadi Jalan Citaresmi.

    Majapahit adalah nama kerajaan di Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada 1923-1500 ini, mengalami masa kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk. Pada masa itu, kerajaan ini menguasai wilayah Nusantara.

    Sebelumnya, rekonsiliasi budaya melalui penamaan jalan dilakukan Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada 3 Oktober 2017. Nama Jalan Pajajaran dan Jalan Prabu Siliwangi disematkan sebagai nama jalan di Yogyakarta. Lalu, pada 6 Maret 2018, di Surabaya diresmikan nama Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi.

    Gubernur DI Yogyakarta yang diwakili Wakil Gubernur DI Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X menyatakan, acara harmoni budaya memiliki nilai penting untuk meningkatkan promosi potensi budaya daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakara kepada masyarakat luas.

    “Yogyakarta berharap kegiatan harmoni budaya bisa memupuk, membudayakan, serta menumbuhkan adat budaya dan seni yang ada di daerah. Selain itu, harmonisasi ini bisa membangkitkan kembali nilai budaya local,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang juga hadir pada kesempatan ini mengatakan, masyarakat Jawa Timur ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama 661 tahun. Karena menurut dia, hal itu bisa menjadi contoh penyelesaian budaya adalah penyelesaian yang paling baik di antara cara penyelesaian yang lain.

    “Budaya bisa membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur tersebut. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.