TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, optimis pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dapat memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Syaratnya, menurut dia, proses demokrasi berjalan dengan benar.
Sudirman mengatakan demokrasi yang berjalan dengan benar tersebut menjadi satu hal yang tak dapat dipisahkan dalam pelaksaan pemilihan umum (pemilu).
"Mungkin kalau demokrasinya benar Insya Allah Anies dan Muhaimin akan menang," katanya usai ditemui dalam Konferensi Simpul Relawan AMIN kawal pendaftaran ke KPU RI, Selasa, 16 Oktober 2023.
Sudirman menjelaskan apa yang dia maksud dengan demokrasi secara benar. Dia menyatakan demokrasi akan dijalankan secara benar jika asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang sering disebut luber dan jurdil ditegakkan.
"Itu artinya pemilunya jujur," kata dia.
Aparat negara hingga penyelenggara pemilu harus netral
Untuk menegakkan asas luber dan jurdil itu, Sudirman Said menekankan netralitas semua pihak mulai dari aparat negara, penyelenggara negara hingga penyelenggara pemilu.
"Aparatnya netral, penyelenggara negara netral, dan itu Insya Allah akan menjadi jalan," ujarnya.
Sudirman pun berharap hal itu benar-benar dapat terealisasi sehingga pasangan yang diusung oleh Koalisi Perubahan itu bisa meraih kemenangan. Meskipun demikian, dia membantah jika disebut menuding aparat negara hingga penyelenggaran pemilu tak netral.
"Kita punya harapan, bukan kita mengatakan enggak netral," kata dia.
Anies sempat keluhkan masalah ketidakadilan saat bersosialisasi
Sebelumnya, pihak Anies Baswedan sempat mengeluhkan perlakuan tidak adil yang mereka terima saat akan menggelar acara di sejumlah tempat. Mereka kerap mengalami masalah dengan izin penggunaan lokasi yang tiba-tiba dicabut secara mendadak.
Peristiwa terakhir terjadi di Bandung pada Ahad, 8 Oktober 2023. Acara diskusi yang rencananya diadakan oleh kelompok relawan Change Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) terpaksa harus digeser karena pihak Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin penggunaan GIM pada Jumat malam, 7 Oktober 2023. Padahal, pihak Change Indonesia mengklaim sudah mengantongi izin sejak jauh-jauh hari.
Pihak Change Indonesia pun mempertanyakan alasan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin secara mendadak. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya, gedung itu sempat digunakan oleh calon presiden Ganjar Pranowo untuk menggelar acara diskusi dan diperbolehkan. Alhasil Change Indonesia pun mengadukan masalah ini ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, beralasan pihaknya sudah mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pencabutan izin tersebut. Dia membantah anggapan bahwa pencabutan izin itu karena adanya tendensi tertentu kepada Anies Baswedan. Bey yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden pun mempersilakan pihak Change Indonesia untuk membuat laporan ke Ombudsman.
"Memang jalur-nya ke Ombudsman. Jadi sudah benar yang dilakukan itu. Nanti kami jelaskan ke Ombudsman. Jadi memang hal seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat jika merasa ada pelayanan malaadministrasi," kata Bey.
