Wiranto: Jangan Ribut Usulan Pati Polri Jadi Pejabat Gubernur

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto setelah  menghadiri rapat koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto setelah menghadiri rapat koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas tentang usul dua perwira tinggi (pati) Kepolisian RI, yang ditunjuk sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.

    Menurut Wiranto, usul tersebut sudah sesuai dengan hukum. "Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan hukum sehingga tidak asal-asalan," ujarnya di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.

    Baca: Tjahjo Bantah Penunjukan Pati Polri untuk Kepentingan PDIP

    Sebelumnya, Tjahjo mengusulkan dua perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk mengisi kekosongan selama pilkada 2018. Dua perwira polisi yang diusulkan Tjahjo ialah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

    Tjahjo menuturkan usulnya itu didasari alasan keamanan selama penyelenggaraan pilkada 2018. Namun ia masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo untuk pengangkatan dua jenderal polisi tersebut.

    Simak: Pati Polri Jadi Plt Gubernur, Fahri Hamzah: Banyak Kecurigaan

    Wiranto berujar usul itu sudah tepat karena bertujuan mengamankan jalannya pilkada serentak 2018. Dua perwira Polri yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat gubernur, kata Wiranto, pasti memiliki kompetensi yang baik dan mampu menyelesaikan masalah di provinsi masing-masing.

    "Perwira-perwira Polri dan TNI punya kompetensi terhadap masalah di daerah sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah di daerah dengan baik, mengawal pilkada dengan baik," ucapnya.

    Lihat: Pati Polri Jadi Pejabat Gubernur, JK: Tidak Harus, tapi Boleh

    Karena itu, Wiranto melanjutkan, masyarakat tidak perlu meributkan usul tersebut. "Saya mohon kepada masyarakat tidak usah diributkan kembali. Kita mendengar aspirasi itu dan akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang akan mengarah pada hal-hal yang positif, di mana akan menunjang suatu proses pilkada yang sukses, aman, dan lancar," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.