Tjahjo Bantah Penunjukan Pati Polri untuk Kepentingan PDIP

Reporter

Editor

Erwin Prima

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri pagelaran wayang dengan lakon Bima Jumeneng Guru Bangsa di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah jika keputusannya mengusulkan dua perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengarah pada konsolidasi Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Dalang Favorit Jokowi Meriahkan Pagelaran Wayang di Ultah PDIP

"Jangan dilihat saya orang partai, ini hanya soal mengisi kekosongan jika ada pejabat yang pensiun atau mengundurkan diri karena ikut Pilkada," kata Tjahjo Kumolo saat ditemui Tempo di acara pagelaran wayang, Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, 27 Januari 2018.

Jika disetujui Presiden Jokowi, Tjahjo Kumolo berencana mengangkat dua pati Polri menjadi Plt Gubernur, yakni Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk menggantikan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin, menggantikan gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Keduanya akan memasuki masa pensiun pada Juni 2018, sepekan menjelang hari-H pemungutan suara Pilkada 2018. "Keputusan berada pada Presiden, apapun itu akan saya ikuti," kata Tjahjo.

Meski belum sampai kepada Presiden, keputusan Tjahjo tersebut sudah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, seperti pengamat politik, politisi partai, dan juga anggota parlemen.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah misalnya, menyebut penunjukan pati Polri menjadi Plt Gubernur dengan sendirinya menggiring opini publik jika  keputusan itu bermuara pada konsolidasi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

"Untuk meminimalisir kecurigaan tersebut, Presiden Jokowi seharusnya tidak menyetujui penunjukan Pati menjadi Plt Gubernur itu," kata Fahri Hamzah kompleks parlemen, Jumat, 26 Januari 2018.

Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti juga berpendapat serupa. Bahkan dia menilai, keputusan Mendagri itu ngawur dan dapat memperburuk citra Jokowi. "Setelah memperbolehkan menteri rangkap jabatan, citra Jokowi akan semakin buruk jika menyetujui Pati Polri jadi Plt Gubernur," kata Ray Rangkuti di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Januari 2018.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga membantah jika partainya mengintervensi penunjukan pati menjadi Plt Gubernur. "Kami selalu mendorong terciptanya pemilu bebas, jujur dan adil," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Sabtu malam, 27 Januari 2018.






Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

8 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

10 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

14 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

14 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

17 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

21 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

23 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

1 hari lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

1 hari lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI