Pati Polri Jadi Pejabat Gubernur, JK: Tidak Harus Tapi Boleh

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 7 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK  mengatakan tidak masalah jika perwira tinggi (pati) Polri atau TNI menjadi pejabat gubernur. Menurut dia, sudah ada  pengalaman sebelumnya saat Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu menjadi pejabat gubernur Sulawesi Barat dua tahun lalu.

"Saya ingat benar itu Polri pejabatnya dan itu tidak ada yang protes dan jalan. Artinya tidak harus tapi boleh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Baca: Soal Plt Gubernur dari Pati Polri, Aher: Cukuplah Pendapat Pakar

Menurut Kalla  pada intinya pati Polri atau TNI menjadi pejabat gubernur tergantung pada persetujuan Presiden Joko Widodo. "Ini soal kebijakan, jadi biar nanti Presiden mengambil kebijakannya," ucapnya.

Kalla menuturkan ada rumusan yang mengatur bahwa jenderal polisi bintang dua sama dengan pejabat eselon satu di lingkup Pegawai Negeri Sipil. Bila timbul kekhawatiran konflik kepentingan karena ada anggota Polri yang menjadi calon kepala daerah, kata Kalla, hal itu tergantung dari kondisi psikologis di daerah tersebut. "Ya itulah masalah psikologinya di lokal, tapi secara umum boleh, tinggal kebijakan aja," ucapnya.

Simak: Jendral Polisi Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Akui Usulan Polri

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan wacana mengangkat pati Polri aktif sebagai pejabat gubernur menyalahi aturan. Menurut dia, jika ada perwira polisi yang ingin diangkat dalam jabatan di luar kepolisian, maka perwira itu harus  mundur atau pensiun.

"Sebaiknya Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) tidak menambah polemik, tidak menambah beban bagi Pak Jokowi," katanya di Kantor Wakil Presiden.

Lihat: Politikus PDIP Sebut Persoalan Netralitas Polri Tergantung Niat

Sebelumnya, Tjahjo berencana mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk mengisi kursi gubernur Jawa Barat yang kosong saat Gubernur Ahmad Heryawan habis masa jabatannya. Selain Iriawan, Tjahjo menunjuk pula Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Penunjukan ini menuai kritik. Netralitas Polri dipermasalahkan lantaran di Jawa Barat terdapat Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang maju sebagai calon wakil gubernur diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Tjahjo.






KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

6 menit lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

56 menit lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

4 jam lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

2 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

2 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

2 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

2 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok