Pati Polri Jadi Pejabat Gubernur, JK: Tidak Harus Tapi Boleh

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 7 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 7 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK  mengatakan tidak masalah jika perwira tinggi (pati) Polri atau TNI menjadi pejabat gubernur. Menurut dia, sudah ada  pengalaman sebelumnya saat Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu menjadi pejabat gubernur Sulawesi Barat dua tahun lalu.

    "Saya ingat benar itu Polri pejabatnya dan itu tidak ada yang protes dan jalan. Artinya tidak harus tapi boleh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

    Baca: Soal Plt Gubernur dari Pati Polri, Aher: Cukuplah Pendapat Pakar

    Menurut Kalla  pada intinya pati Polri atau TNI menjadi pejabat gubernur tergantung pada persetujuan Presiden Joko Widodo. "Ini soal kebijakan, jadi biar nanti Presiden mengambil kebijakannya," ucapnya.

    Kalla menuturkan ada rumusan yang mengatur bahwa jenderal polisi bintang dua sama dengan pejabat eselon satu di lingkup Pegawai Negeri Sipil. Bila timbul kekhawatiran konflik kepentingan karena ada anggota Polri yang menjadi calon kepala daerah, kata Kalla, hal itu tergantung dari kondisi psikologis di daerah tersebut. "Ya itulah masalah psikologinya di lokal, tapi secara umum boleh, tinggal kebijakan aja," ucapnya.

    Simak: Jendral Polisi Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Akui Usulan Polri

    Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan wacana mengangkat pati Polri aktif sebagai pejabat gubernur menyalahi aturan. Menurut dia, jika ada perwira polisi yang ingin diangkat dalam jabatan di luar kepolisian, maka perwira itu harus  mundur atau pensiun.

    "Sebaiknya Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) tidak menambah polemik, tidak menambah beban bagi Pak Jokowi," katanya di Kantor Wakil Presiden.

    Lihat: Politikus PDIP Sebut Persoalan Netralitas Polri Tergantung Niat

    Sebelumnya, Tjahjo berencana mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk mengisi kursi gubernur Jawa Barat yang kosong saat Gubernur Ahmad Heryawan habis masa jabatannya. Selain Iriawan, Tjahjo menunjuk pula Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.

    Penunjukan ini menuai kritik. Netralitas Polri dipermasalahkan lantaran di Jawa Barat terdapat Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang maju sebagai calon wakil gubernur diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Tjahjo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.