Pati Polri Jadi Plt Gubernur, Fahri Hamzah: Banyak Kecurigaan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menyebut ada banyak alasan masyarakat untuk mencurigai keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk jenderal polisi menjadi Plt Gubernur menggantikan Gubernur definitif yang mengikuti pemilihan kepala daerah 2018.

    "Selain masalah netralitas, kecurigaan terbesar bisa saja bermuara pada konsolidasi Presiden Jokowi," kata Fahri Hamzah di Media Center DPR pada Jumat, 26 Januari 2018.

    Dua jenderal yang akan diangkat menjadi Plt Gubernur itu adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

    Baca juga: Alasan Tjahjo Kumolo Angkat 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

    Iriawan rencananya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan. Sedangkan Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, menggantikan Tengku Erry Nuradi yang masa jabatan keduanya akan berakhir Juni 2018.

    Untuk meminimalisir kecurigaan tersebut, lanjut Fahri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya tidak menyetujui penunjukan pati menjadi Plt Gubernur.

    Menjelang pemilu, lanjut Fahri, seharusnya pemerintah memberi ketenangan kepada masyarakat, bukan malah membuat kecurigaan masyarakat dengan menunjuk perwira tinggi TNI/Polri menjadi Plt Gubernur. "Ini pemerintah sendiri yang membuat kecurigaan berkembang," kata dia.

    Padahal, lanjut Fahri Hamzah, saat  ini pemerintah sedang berupaya mengembalikan citra TNI/Polri sebagai institusi yang netral. "Justru dirusak kembali sekarang, sulit untuk curiga. Dan saya lebih pro publik untuk tetap curiga," kata dia.

    Baca juga: PSPK Unpad: Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Tak Langgar UU

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, dia mempunyai pertimbangan tersendiri mengapa memilih TNI/Polri dibanding sekretaris daerah (sekda) untuk menjadi pelaksana tugas gubernur. "Kalau sekda, nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya," kata Tjahjo pada Kamis, 25 Januari 2018.

    Nama perwira tinggi yang akan diajukan pun, Tjahjo melanjutkan, selalu ia diskusikan dengan Kapolri, Wakapolri, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.