SBY: Negara Tak Boleh Halangi Rakyat untuk Sampaikan Hak Pilih

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin (kiri) bersiap memulai rapat darurat di DPP Demokrat, Jakarta, 3 Januari 2018. SBY mengumpulkan semua pengurus harian partai Demokrat untuk membahas persiapan pemilihan kepala daerah 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin (kiri) bersiap memulai rapat darurat di DPP Demokrat, Jakarta, 3 Januari 2018. SBY mengumpulkan semua pengurus harian partai Demokrat untuk membahas persiapan pemilihan kepala daerah 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menanggapi proses legalisasi yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurut SBY, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bertujuan memberikan kemudahan bagi rakyat, termasuk dalam menggunakan hak pilihnya.

    "Saya berpendapat bahwa UU itu penting, aturan itu penting. Namun ingat, UU itu Tujuannya memberikan kemudahan kepada rakyat untuk memilih," tutur SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta, pada Ahad, 28 Januari 2018.

    Baca juga: SBY: Partai Demokrat Sangat Siap Diverifikasi

    SBY mengatakan ia meyakini bahwa Presiden Joko Widodo ingin meninggalkan warisan peraturan perundang-undangan yang baik dan memenuhi hak rakyat setelah tak lagi menjabat presiden.

    "Saya percaya Pak Presiden Jokowi ingin meninggalkan legacy yang baik," ucap SBY.

    SBY mengaku selalu menyimak dan mengikuti penyusunan UU, baik dalam perdebatan di tingkat parlemen maupun di pemerintah.

    Menurut SBY, UU tidak boleh menyulitkan masyarakat dalam memenuhi haknya. Jika sebuah peraturan justru menyulitkan masyarakat, ujar SBY, peraturan tersebut dinilai salah arah.

    Baca juga: SBY Disebut dalam Sidang E-KTP, Begini Tanggapan Demokrat

    "Yang jelas, negara tidak boleh menghalangi rakyat untuk menyampaikan hak pilih dan ekspresinya," tutur SBY.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.