SBY: Partai Demokrat Sangat Siap Diverifikasi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersiap memulai rapat darurat di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, 3 Januari 2018. Rapat ini akan membahas sejumlah keputusan final terkait dukungan partai ini pada Pilkada Serentak 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersiap memulai rapat darurat di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, 3 Januari 2018. Rapat ini akan membahas sejumlah keputusan final terkait dukungan partai ini pada Pilkada Serentak 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudgoyono (SBY) mengatakan partainya sangat siap menerima KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diverifikasi.

    "Kami benar-benar siap dan kami sampaikan salam dari kader Demokrat seluruh Indonesia kepada KPU dan Bawaslu. Kami harap KPU dan Bawaslu bisa mengemban tugas dengan lebih baik," tutur SBY di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 28 Januari 2018.

    Baca: SBY Klaim Demokrat Bisa Berkoalisi dengan Partai Manapun

    SBY menuturkan telah instruksikan kepada seluruh kader Partai Demokrat di seluruh daerah untuk menerima verifikasi faktual dengan baik serta mendukung tugas KPU dan Bawaslu.

    Menurut SBY, seluruh pengurus partai harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak penyelenggara pemilihan umum. Apabila ditemukan suatu persoalan dalam proses verifikasi, ujar SBY, maka pengurus Demokrat harus segera melaporkannya kepada KPU dan Bawaslu.

    SBY menegaskan bahwa sejak berdiri, Partai Demokrat memiliki niat baik untuk ikut membangun iklim demokrasi. "Kalau ada persoalan teknis di lapangan, tolong dsampaikan langsung kepada KPU dan Bawaslu. Saya tegaskan ada niat baik dari Partai Demokrat sejak partai ini dibangun," katanya.

    Simak: Sekjen Partai Demokrat: Pilpres 2019 Bagai Lari Maraton ala Kenya

    Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan metode verifikasi faktual partai politik dengan sampling dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018. Selain itu, demi kemudahan, KPU tidak perlu ke lapangan cukup mendatangi kantor wilayah partai politik karena sampel sudah disediakan oleh partai politik.

    Hal tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mensyaratkan dilakukannya verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu 2019. Pasca putusan MK tersebut, KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR. Hasilnya, KPU dan DPR sepakat verifikasi dilaksanakan di kantor wilayah parpol. Parpol wajib mendatangkan anggotanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.