Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah Yogya Kirim Tujuh Bus ke Jakarta  

image-gnews
Penumpukan kendaraan di Tol Dalam Kota saat massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 5 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Penumpukan kendaraan di Tol Dalam Kota saat massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 5 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta – Sekitar 400 kader dan simpatisan Muhammadiyah asal Daerah Istimewa Yogyakarta berangkat ke Jakarta pada Kamis, 1 Desember 2016. Mereka akan mengikuti acara unjuk rasa di Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. “(Warga Muhammadiyah) yang berangkat perwakilan dari empat kabupaten dan satu kota di wilayah DIY,” kata pengurus Muhammadiyah Yogyakarta, Aris Madani.

Warga Muhammadiyah, yang menumpang tujuh bus, berangkat dari kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah di Jalan Gedongkuning. Mereka diperkirakan sampai di Jakarta pada Jumat pagi, 2 Desember 2016.

Acara itu digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk mendorong kelanjutan pengusutan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Aris menuturkan organisasi berpesan agar mereka tidak membawa atribut apa pun, mengingat acara 2 Desember bertajuk doa bersama. Muhammadiyah hanya bertindak sebagai fasilitator agar keberangkatan mereka terkoordinasi dengan baik. “Hanya satu gelombang ini dari Yogya yang ke Jakarta,” ujar Aris.

Adapun Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kulon Progo Wasiludin memastikan, dari 55 persen penduduk Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kader Nahdlatul Ulama, tak satu pun berangkat ke Jakarta. “Kami akan menggelar zikir dan doa saja di daerah agar tak ada gangguan dalam aksi 2 Desember.”

Pimpinan NU Kulon Progo itu mengatakan pihaknya pun telah menerima seruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pusat untuk tidak mengirim massa ke Jakarta. “Imbauannya, jika mau berdoa, di rumah saja.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Agus Supriyanto menyatakan belum ada informasi tentang adanya pegawai negeri yang akan berunjuk rasa ke Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengizinkan jika ada pegawai negeri yang hendak ikut aksi doa bersama ke Jakarta, meski ia juga mengimbau agar pegawai negeri dari daerah tak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk doa bersama. “Yogya aman, tak ada PNS yang berangkat,” ujar Agus.

Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri, dalam gerakan ikrar Nusantara Bersatu di Monumen Serangan Umum 1 Maret, memperkirakan tak akan terjadi pengerahan massa secara masif dari DIY untuk aksi 2 Desember. “Relatif tidak ada (gerakan ke Jakarta),” ujarnya.

Dofiri menambahkan, kepolisian tidak mengeluarkan larangan bagi warga yang hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi. Kepolisian pun tak menurunkan personel untuk mengawasi terminal ataupun stasiun untuk memonitor gelombang massa ke Jakarta. “Apa yang mau diawasi, kenapa harus dilarang, wong 2 Desember itu kan hanya acara doa bersama saja,” ujar Dofiri.

Namun ia menyarankan agar warga tak berangkat ke Jakarta. “Lebih baik berdoa bersama di Yogya saja.”

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

16 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

16 jam lalu

Seorang pria memegang spanduk saat dia melakukan protes di luar Universitas New York, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 23 April 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

2 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

6 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

6 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

7 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

7 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

7 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK