Muhammadiyah Yogya Kirim Tujuh Bus ke Jakarta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpukan kendaraan di Tol Dalam Kota saat massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 5 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Penumpukan kendaraan di Tol Dalam Kota saat massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 5 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Yogyakarta – Sekitar 400 kader dan simpatisan Muhammadiyah asal Daerah Istimewa Yogyakarta berangkat ke Jakarta pada Kamis, 1 Desember 2016. Mereka akan mengikuti acara unjuk rasa di Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. “(Warga Muhammadiyah) yang berangkat perwakilan dari empat kabupaten dan satu kota di wilayah DIY,” kata pengurus Muhammadiyah Yogyakarta, Aris Madani.

    Warga Muhammadiyah, yang menumpang tujuh bus, berangkat dari kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah di Jalan Gedongkuning. Mereka diperkirakan sampai di Jakarta pada Jumat pagi, 2 Desember 2016.

    Acara itu digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk mendorong kelanjutan pengusutan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Aris menuturkan organisasi berpesan agar mereka tidak membawa atribut apa pun, mengingat acara 2 Desember bertajuk doa bersama. Muhammadiyah hanya bertindak sebagai fasilitator agar keberangkatan mereka terkoordinasi dengan baik. “Hanya satu gelombang ini dari Yogya yang ke Jakarta,” ujar Aris.

    Adapun Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kulon Progo Wasiludin memastikan, dari 55 persen penduduk Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kader Nahdlatul Ulama, tak satu pun berangkat ke Jakarta. “Kami akan menggelar zikir dan doa saja di daerah agar tak ada gangguan dalam aksi 2 Desember.”

    Pimpinan NU Kulon Progo itu mengatakan pihaknya pun telah menerima seruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pusat untuk tidak mengirim massa ke Jakarta. “Imbauannya, jika mau berdoa, di rumah saja.”

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Agus Supriyanto menyatakan belum ada informasi tentang adanya pegawai negeri yang akan berunjuk rasa ke Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengizinkan jika ada pegawai negeri yang hendak ikut aksi doa bersama ke Jakarta, meski ia juga mengimbau agar pegawai negeri dari daerah tak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk doa bersama. “Yogya aman, tak ada PNS yang berangkat,” ujar Agus.

    Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri, dalam gerakan ikrar Nusantara Bersatu di Monumen Serangan Umum 1 Maret, memperkirakan tak akan terjadi pengerahan massa secara masif dari DIY untuk aksi 2 Desember. “Relatif tidak ada (gerakan ke Jakarta),” ujarnya.

    Dofiri menambahkan, kepolisian tidak mengeluarkan larangan bagi warga yang hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi. Kepolisian pun tak menurunkan personel untuk mengawasi terminal ataupun stasiun untuk memonitor gelombang massa ke Jakarta. “Apa yang mau diawasi, kenapa harus dilarang, wong 2 Desember itu kan hanya acara doa bersama saja,” ujar Dofiri.

    Namun ia menyarankan agar warga tak berangkat ke Jakarta. “Lebih baik berdoa bersama di Yogya saja.”

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.