Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi membantah meminta uang Rp 3 miliar untuk kegiatan tennis nasional Mahkamah Agung kepada Lippo group. Ia mengatakan namanya hanya dicatut oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan.
"Saya sangat terganggu dengan jualan-jualan itu, dengan tennis-tennis itu. Saya sama sekali tidak pernah minta uang apalagi jadi pengurus," kata Nurhadi saat menjadi saksi bagi Edy Nasution dalam sidang perkara suap Lippo group di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.
Terkait dengan biaya even yang digelar di Bali itu, Nurhadi mengaku tak tahu asal usulnya. Ia menegaskan bahwa ia tidak ikut dalam kepanitiaan. "Tanyakan ke pengurusnya. Saya tahunya itu urunan dari warga peradilan," katanya.
Adanya permintaan uang Rp 3 miliar dari Nurhadi itu terungkap dalam kesaksian bagian Legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti Susetyowati pada sidang sebelumnya. Saat itu, ia menjelaskan permintaan uang Rp 3 miliar itu adalah ijon untuk pengaturan sengketa lahan ahli waris di Tangerang.
Wresty menjelaskan perkara itu berawal dari putusan Raad van Justitie Nomor 232/1937 tertanggal 12 Juli 1940 atas tanah di Tangerang milik dari ahli waris Tan Hok Tjioe. Tanah itu kini dikuasai oleh PT Jakarta Baru Cosmopolita, anak perusahaan Lippo Group, dan telah dijadikan lapangan golf Gading Raya Serpong.
Dalam kesaksiannya, Wresty mengatakan ia diminta Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Indonesia Ervan Adi Nugroho untuk mengonsultasikan surat permohonan eksekusi dari pihak lawan. "Saya diminta menemui Pak Edy Nasution di PN Jakarta Pusat," kata dia, Rabu, 5 Oktober 2016.
Pada pertemuan itu, Wresty mengatakan Edy setuju untuk membantu. Caranya dengan mengubah redaksional surat dari belum bisa dieksekusi menjadi tidak bisa dieksekusi. Namun, bantuan itu tidak gratis.
Menurut Wresty, permintaan imbalan itu tidak disampaikan secara langsung. "Beliau meminta uang untuk event badminton di Bali. Jumlahnya Rp 3 miliar," ucapnya.
Dalam surat dakwaan, uang Rp 3 miliar untuk mengurus sengketa itu berasal dari permintaan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Namun karena dinilai berat, pihak Paramount hanya memberikan Rp 1,5 miliar.
Saat Jaksa Penuntut Umum KPK memperdengarkan rekaman percakapan antara Wresty dan Edy Nasution, terungkap bahwa Nurhadi berperan dalam pengurusan sengketa lahan di Tangerang.
"Jangan dikirim ke mana-mana dulu ya, soalnya ini mau dikirim ke Pak Nur dulu," kata Wresty kepada Edy seperti yang terdengar di telepon. Sesuatu yang dikirim itu maksudnya adalah surat eksekusi yang diubah redaksinya.
Jaksa Penuntut Umum KPK pun bertanya siapa Pak Nur yang dimaksud Wresty. Tangan kanan Chairman PT Paramount, Eddy Sindoro, itu lantas menjawab bahwa Pak Nur yang dimaksud adalah Nurhadi.
Edy Nasution didakwa menerima suap sebesar Rp 1,7 miliar dari petinggi Lippo Group. Uang itu juga diduga diberikan agar Edy membantu pengurusan sejumlah perkara yang menjerat anak-anak perusahaan Lippo Group. Di antaranya adalah PT Jakarta Baru Cosmopolitan, PT Paramaount Enterprise Internasional, PT Mitropolitan Tirta Perdana, dan PT Across Asia Limited.
MAYA AYU PUSPITASARI
Iklan
![Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi isyarat saat ia menyampaikan pernyataan selama kunjungannya di hotline nasional Kementerian Kesehatan, di Kiryat Malachi, Israel 1 Maret 2020. [REUTERS / Amir Cohen]](https://statik.tempo.co/data/2020/04/02/id_927714/927714_720.jpg)
