Iklan
TEMPO Interaktif, Kendari:Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sultra Bersatu (FSMB), hari Sabtu (10/3), berunjuk rasa menuntut Ali Mazi, gubernur yang dinonaktifkan karena menjadi terdakwa kasus korupsi Hilton, segera meninggalkan rumah jabatan gubernur. Massa menuding Ali Mazi telah berbohong dengan membawa-bawa nama Mendagri.Massa yang datang ke kantor DPRD Sulawesi Tenggara menggunakan ratusan sepeda motor dan belasan angkot, meminta Dewan segera bersikap atas tindakan serta pernyataan yang dilontarkan Ali Mazi terkait kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Yusran Silondae.Sebelumnya, sejumlah koran lokal di Kendari memberitakan pernyataan Ali Mazi yang menyatakan bahwa Mendagri telah menerbitkan surat edaran bernomor 700/267/SJ tanggal 12 Februari 2007.Dalam surat itu, Mendagri memerintahkan kepada Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Yusran Silondae, segera mengembalikan jabatan sejumlah pejabat yang dipecatnya pasca dirinya dilantik sebagai pengganti Ali Mazi."Surat itu palsu. Mendagri tak pernah membuat surat semacam itu," kata Koordinator FSMB, Hamid Mangidi, saat berorasi di depan gedung Dewan.Hamid mengatakan, indikasi surat Mendagri tersebut palsu antara lain dilihat dari nomor surat. Menurut Hamid, biasanya kode surat edaran untuk bidang kepegawaian adalah 800 sedangkan untuk bidang politik 700.Selain itu, dalam surat edaran nomor 700/267/SJ dinyatakan bahwa surat tersebut didasarkan pada surat perintah Mendagri nomor 090/128/XII/IJ tanggal 28 Desember 2006 yang menyebut bahwa tim inspektorat Depdagri telah memeriksa Plt Gubernur Yusran Silondae berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara."Di sinilah anehnya, kenapa pemeriksaan dilakukan tanggal 28 Desember 2006. Padahal surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baru dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006," kata Hamid.Pihak Dewan sendiri menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Dewan menyatakan akan secepatnya berkonsultasi dengan Mendagri terkait masalah itu. "Kami juga akan mengklarifikasi kepada Mendagri mengenai kebenaran surat edaran nomor 700/267/SJ yang disebut pak Ali Mazi," kata La Ode Diki, anggota Dewan dari Golkar.Dedy Kurniawan
Iklan
