Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa penuntut umum yang dipimpin Ali Mukartono menuntut terdakwa Pontjo Sutowo dan Ali Mazi dengan pidana tujuh tahun penjara. Jaksa menilai, presiden direktur PT Indobuildco—pengelola Hotel Hilton—dan bekas kuasa hukum Indobuildco itu terbukti melakukan korupsi dalam kasus perpanjangan hak guna bangunan Hilton. ”Kedua terdakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara,” ujar jaksa Ali membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Menurut jaksa, kedua terdakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena melakukan perpanjangan hak guna bangunan Hilton tanpa seizin pengelola Gelora Bung Karno sebagai pemegang hak pengelolaan lahan kawasan Senayan. Padahal, kata jaksa, status tanah tempat berdirinya Hilton—kini The Sultan—sudah beralih menjadi tanah yang dikelola negara. ”Seharusnya terdakwa harus terlebih dulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pengelola,” ujar jaksa. Selain tuntutan tujuh tahun penjara, jaksa juga menjatuhkan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 500 juta atau hukuman pengganti selama enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pencabutan hak guna bangunan atas nama PT Indobuildco.Akibat tindakan terdakwa, kata jaksa, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,9 triliun. Nilai itu dihitung dari luas tanah yakni 53.709 meter persegi dan 83.666 meter persegi dikalikan dengan nilai jual obyek pajak. ”Terdakwa sudah menggunakannya untuk kepentingan komersil,” kata jaksa.Menanggapi tuntutan jaksa, kedua terdakwa enggan berkomentar. Seusai sidang keduanya mengunci mulut dengan rapat. Namun, kedua pengacara terdakwa, yakni O.C. Kaligis, pengacara Ali Mazi, dan Frans Winata, pengacara Pontjo, mengatakan kecewa.Frans menyatakan tidak mengerti dengan tuntutan hukum jaksa yang menggolongkan perbuatan kliennya dalam permohonan perpanjangan dikategorikan sebagai kasus korupsi. ”Lingkup hukumnya ada di administrasi negara atau perdata,” ujarnya seusai sidang.Menurut Frans, lahan yang digunakan Indobuildco bukan untuk komersil tapi untuk kepentingan umum. ”Perbuatan terdakwa dilakukan karena memang ada pejabat pemerintah yang membenarkan. Jadi yang salah itu pejabat pemerintahnya,” ujarnya. Begitu pula O.C. Kaligis. ”Tuntutan jaksa tidak memiliki dasar hukum untuk kasus korupsi,” ujarnya.Sandy Indra Pratama
Iklan
