Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty International: Reformasi Putar Balik, Kebebasan Sipil Kian Terancam

image-gnews
Mahasiswa meluber hingga ke kubah Grahasabha Paripurna ketika menggelar unjuk rasa yang menuntut reformasi menyeluruh, Selasa, 19 Mei 1998. Unjuk rasa mahasiswa yang datang dari Jakarta dan sejumlah kota di Jawa dan sumatera tersebut berlangsung dengan aman. ANTARA FOTO/Saptono
Mahasiswa meluber hingga ke kubah Grahasabha Paripurna ketika menggelar unjuk rasa yang menuntut reformasi menyeluruh, Selasa, 19 Mei 1998. Unjuk rasa mahasiswa yang datang dari Jakarta dan sejumlah kota di Jawa dan sumatera tersebut berlangsung dengan aman. ANTARA FOTO/Saptono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menilai 26 tahun setelah Reformasi bergulir sejak 1998 silam, kebebasan sipil kini justru dalam kondisi kian terancam. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai aspek-aspek yang diperjuangkan dan menjadi cita-cita Reformasi, justru mengalami kemunduran mulai dari penegakan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, hingga penghormatan HAM, termasuk pengusutan kasus-kasus pelanggaran berat.

“Reformasi putar balik. Alih-alih menjamin hak untuk mengkritik, dan mengontrol kebijakan, negara malah menyempitkan ruang sipil, mengabaikan cita-cita reformasi,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Mei 2024. 

Usman menyebut, cara-cara represif yang lazim terjadi di Orde Baru masih terjadi hingga saat ini. Misalnya, intimidasi dan serangan atas hak berpendapat, berekspresi, dan berkumpul yang baru saja terjadi pada Senin, 20 Mei 2024.

Dia menjelaskan, ada sekelompok massa bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang menyerang dan membubarkan diskusi publik Forum Air Rakyat (PWF) yang digelar di Denpasar, Bali.

Dalam video yang diperoleh Amnesty, massa memaksa masuk dan membubarkan diskusi yang dituding sebagai ‘forum tandingan’ World Water Forum yang digelar di Nusa Dua. 

Massa menuding panitia diskusi ‘melanggar imbauan Penjabat Gubernur Bali’ lalu merobek dan merampas atribut acara dan melakukan kekerasan kepada peserta forum. 

“Intimidasi dan kekerasan sering terjadi saat forum internasional digelar. Ini bukti negara tidak serius menjamin kebebasan. Kesan meminjam tangan-tangan massa non-negara yang membenturkan demi mengamankan acara internasional juga kuat,” tuturnya.

“Kami mendesak pemerintah menghentikan intimidasi dan kekerasan selama PWF 2024. Negara harus menjamin hak warga untuk berkumpul tanpa tekanan,” lanjut Usman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, upaya pembungkaman kebebasan pers seperti di Orde Baru juga dipraktikkan. Teranyar, ada upaya mengkebiri kebebasan pers melalui Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. “Beberapa bagian draf RUU Penyiaran justru berpotensi melanggar kebebasan pers dan hak publik atas informasi,” kata dia. 

Contohnya, Pasal 50B ayat (2) yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, konten terkait LGBT+, konten terkait berita bohong, fitnah, hingga penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Ini semuanya bisa melanggar kebebasan pers dan melanggar HAM. Negara seharusnya menjamin pers yang independen, bukan dengan melarang informasi dari pers dan publik.”

Tak hanya itu, pengusutan pelanggaran HAM berat masih jauh dari harapan. Menurut Usman, negara tampaknya masih tidak serius mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Amnesty International Indonesia menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk 12 kasus yang diakuinya pada 2023 lalu. 

Situasi ini, kata dia, menebalkan kekhawatiran bahwa pemerintah selama ini tidak menunjukkan komitmen penuh dalam menyelesaikan kasus-kasus  pelanggaran HAM berat yang menjadi agenda dan tuntutan Reformasi 1998. “Akhirnya ini memperkuat kesan bahwa negara selama ini tidak menjadikan masalah HAM sebagai prioritas dibandingkan isu-isu lain,” ujarnya. 

Pilihan Editor: 3 Kejadian Sebelum Soeharto Lengser: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, dan Kerusuhan Mei 1998

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

10 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan menunda rencana reformasi pemilu di wilayah luar negerinya di Kaledonia Baru.


25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

15 hari lalu

Presiden Republik Indonesia ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kanan) didampingi Komisioner KPU, HadarNafis Gumay (kiri) di kediamannya, di Jakarta, 29 Desember 2014. Habibie menerima penghargaan Lifetime Achievement atas jasanya memastikan adanya percepatan Pemilu 1999. TEMPO/Dhemas Reviyanto
25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

Pada 7 Juni 1999 atau 25 tahun silam, untuk pertama kalinya pemilihan umum atau pemilu digelar di era reformasi, diikuti 48 partai politik.


Laporan Amnesty International Ungkap Amerika Serikat Terbanyak Jalani Eksekusi Mati

23 hari lalu

Ilustrasi napi di penjara. Shutterstock
Laporan Amnesty International Ungkap Amerika Serikat Terbanyak Jalani Eksekusi Mati

Laporan Amnesty International mengungkap eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat yang tertinggi dalam hampir 10 tahun terakhir.


Banyak Gen Z Mengaggur, Menaker: Ini Terendah Sejak Reformasi

26 hari lalu

Suasana acara Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, 18 Mei 2024. Pameran bursa kerja yang menawarkan ribuan lowongan kerja tersebut berlangsung dua hari 17-18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Banyak Gen Z Mengaggur, Menaker: Ini Terendah Sejak Reformasi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons soal banyaknya generasi Z atau gen Z yang menganggur. Ia menyatakan rentang usia 15-24 tahun memang menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran sebesar 16,42 persen.


HIPMI Sebut BPK Perlu Reformasi Struktural, Harus Jauh dari Unsur Politis

28 hari lalu

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BTS 4G Kominfo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidik Jaksa Agum Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat, 3 November 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
HIPMI Sebut BPK Perlu Reformasi Struktural, Harus Jauh dari Unsur Politis

Sekjen HIPMI menilai BPK sudah pada level membahayakan kehidupan bernegara, karena maraknya penyalahgunaan wewenang.


Susunan Kabinet Reformasi Pembangunan BJ Habibie Setelah Soeharto Lengser, 36 Menteri Menjabat 1 Tahun

29 hari lalu

Presiden BJ Habibie saat sidang umum Tahun 1999 di Gedng MPR/DPR. BJ Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Dok.TEMPO/ROBIN ONG
Susunan Kabinet Reformasi Pembangunan BJ Habibie Setelah Soeharto Lengser, 36 Menteri Menjabat 1 Tahun

Setelah Soeharto lengser, Presiden BJ Habibie bentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan 36 menteri. Kabinet tersingkat, hanya 1 tahun.


Deretan Fakta Menjelang Reformasi Mei 1998 dan Soeharto Lengser

31 hari lalu

Suasana kegembiraan meliputi kalangan mahasiswa di depan pesawat televisi di gedung MPR/DPR RI ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden RI, di Jakarta, Kamis, 21 Mei 1988. Wapres BJ Habibie selanjutnya menjadi presiden ketiga RI. ANTARA/Saptono
Deretan Fakta Menjelang Reformasi Mei 1998 dan Soeharto Lengser

Reformasi Mei 1998 jadi titik balik penting sejarah. Soeharto lengser, krisis moneter, pelanggaran HAM, demonstrasi mahasiswa menjadi isu saat itu.


Langkah-langkah Sebelum Soeharto Lengser, Apa Saja yang Dilakukannya?

31 hari lalu

Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Langkah-langkah Sebelum Soeharto Lengser, Apa Saja yang Dilakukannya?

Peristiwa Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya era Orde Baru dan membuka jalan era reformasi. Apa yang dilakukannya sebelum mundur?


Peringati 26 Tahun Reformasi, Aktivis Singgung Kemunduran Demokrasi

32 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Peringati 26 Tahun Reformasi, Aktivis Singgung Kemunduran Demokrasi

Aktivis menyebut situasi demokrasi pasca reformasi Indonesia semakin memburuk, bahkan berada dalam posisi yang disebut sebagai demokrasi yang cacat.


3 Kejadian Sebelum Soeharto Lengser: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, dan Kerusuhan Mei 1998

32 hari lalu

Seorang mahasiswa menabur bunga memperingati tragedi 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti, Jakarta (12/5).  ANTARA/Paramayuda
3 Kejadian Sebelum Soeharto Lengser: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, dan Kerusuhan Mei 1998

Hari ini, 21 Mei 1998, menjadi awal bagi era reformasi dan runtuhnya Orde Baru setelah Presiden Soeharto lengser. Apa peristiwa yang memicunya?