Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ali Mazi Mutasi Puluhan Pejabat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Kendari:Belum genap sebulan menduduki kembali kursi Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi memutasi 29 pejabat di jajarannya. Informasi yang diperoleh menyebutkan mutasi ini merupakan mutasi pejabat terbanyak selama provinsi itu berdiri.Data yang diperoleh menyebutkan, bukan hanya di jajaran eselon 2, sejumlah pejabat yang menduduki eselon 3 juga tak luput terkena mutasi. Informasi yang diperoleh menyebutkan, mutasi ini merupakan gerakan pembersihan yang dilakukan Ali Mazi terhadap pejabat pemerintah yang dinilainya "mbalelo" saat dirinya dinonaktifkan karena menjadi terdakwa kasus HGB Hotel Hilton.Namun, saat dikonfirmasi, Gubernur Ali Mazi membantah tegas isu tersebut. Menurut dia, mutasi pejabat itu merupakan sebuah keputusan yang diambil sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/267/SJ tanggal 12 Februari 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat yang tidak sesuai dengan Norma, Prosedur dan Standar."Nggak ada itu aksi pembersihan. Mutasi ini saya lakukan hanya sekedar menjalankan arahan Mendagri," katanya kepada Tempo di Kendari, Senin (13/8).Ali Mazi meminta mutasi jabatan ini tidak dimaknai sebagai ajang balas dendam terhadap oknum pejabat tertentu, tetapi sebagai wadah pembinaan, peningkatan kinerja aparatur negara, dan demi stabilitas dan harmonisasi terhadap sesama aparatur pemerintah, bukan untuk menzalimi orang-orang tertentu.Dari 29 pejabat yang terkena mutasi, hampir seluruhnya merupakan pejabat yang diangkat oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Yusran Silondae, saat dirinya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur semasa Ali Mazi dinonaktifkan.Dedy Kurniawan
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Pontjo Sutowo yang Lawan Pemerintah dalam Sengketa Hotel Sultan

3 Oktober 2023

Pontjo Sutowo. TEMPO/Zulkarnain
Profil Pontjo Sutowo yang Lawan Pemerintah dalam Sengketa Hotel Sultan

Pontjo Sutowo merupakan Direktur Utama dari PT Indobuildco yang mengelola Hotel Sultan


Uang Rp1,6 Miliar Tak Akuntabel, 3 Pejabat di Sumut Dinonaktifkan

23 September 2019

Edy Rahmayadi. Antara
Uang Rp1,6 Miliar Tak Akuntabel, 3 Pejabat di Sumut Dinonaktifkan

Tiga pejabat itu diharapkan lebih fokus menghadapi pemeriksaan Inspektorat.


Rotasi Pejabat DKI Bakal Dilaporkan ke KASN, Respons Anies?

8 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018 - 2022 di Balai Kota, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Rotasi Pejabat DKI Bakal Dilaporkan ke KASN, Respons Anies?

Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI menilai bahwa rotasi pejabat DKI di era Anies sarat pelanggaran.


Sebelum Dilantik Jadi Kasetpres, Heru Budi Minta Restu Djarot  

20 Juli 2017

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dijumpai di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017. TEMPO/Larissa
Sebelum Dilantik Jadi Kasetpres, Heru Budi Minta Restu Djarot  

Sebelum dilantik menjadi Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono meminta restu kepada Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.


Melantik Enam Pejabat Eselon II, Ini Harapan Menteri Susi

7 Juli 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. ANTARA/M Agung Rajasa
Melantik Enam Pejabat Eselon II, Ini Harapan Menteri Susi

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu
mengemban tugasnya dalam menekan penangkapan ilegal.


Lasro Marbun Kembali ke DKI, Djarot: Tidak Harus Jadi Pejabat  

4 Juli 2017

Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan DKI. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Lasro Marbun Kembali ke DKI, Djarot: Tidak Harus Jadi Pejabat  

Di Sumatera Utara, Lasro menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).


Lasro Marbun Kembali ke Pemprov DKI Jakarta

3 Juli 2017

Lasro Marbun. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Lasro Marbun Kembali ke Pemprov DKI Jakarta

Lasro Marbun sebelumnya dipinjam oleh pemerintah Kabupaten Umbang Hasudutan, Sumatera Utara, untuk menjadi Kepala Bappeda.


Kriteria Direktur Baru PT Pertamina Versi Menteri Luhut

7 Februari 2017

Dari kiri: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. Rapat terbatas membahas pembangunan proyek Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT). TEMPO/Subekti.
Kriteria Direktur Baru PT Pertamina Versi Menteri Luhut

Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tokoh yang akan mengisi
jabatan sebagai direktur utama PT Pertamina harus orang yang
kompeteten.


Kapolri Melantik 5 Kapolda, Termasuk Mantan Ajudan Jokowi  

12 Oktober 2016

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara
Kapolri Melantik 5 Kapolda, Termasuk Mantan Ajudan Jokowi  

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo, Komisaris Besar Listyo Sigit Prabowo, dilantik menjadi Kepala Polda Banten.


Wali Kota Rustam Mundur, karena Tudingan Ahok Soal Yusril?  

25 April 2016

Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. utara.jakarta.go.id
Wali Kota Rustam Mundur, karena Tudingan Ahok Soal Yusril?  

Agus mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari Rustam pada sore hari tadi, Senin, 25 April 2016, sekitar pukul 17.00 WIB.