TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas dua terdakwa kasus dugaan korupsi Hilton Pontjo Sutowo dan Ali Mazi. Hakim Andriani Nurdin menyatakan, Presiden Direktur PT Indobulidco (pengelola Hotel Hilton) dan kuasa hukumnya itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum. ”Kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum," Andriani Nurdin saat membaca putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/6).Majelis membebaskan dan memulihkan hak kedua terdakwa serta melimpahkan bukti Hak Guna Bangunan (HGB) 26 dan 27 untuk sidang perkara dengan terdakwa Robert J. Lumampaw dan Rony Yudhistira. Suasana sidang sempat ricuh saat hakim menyatakan kedua terdakwa bebas. Sejumlah simpatisan kedua terdakwa yang hadir di ruang sidang bertepuk tangan dan berucap "Allahu Akbar". Mereka juga mendesak maju ke meja majelis.Setelah sidang ditutup, para simpatisan langsung mengerumuni Ali Mazi dan menggiringnya keluar ruang sidang. Sejumlah wartawan kesulitan untuk mewawancarai Ali Mazi sehingga sempat terjadi adu mulut antara wartawan dan ajudan serta simpatisan tersebut.Rini Kustiani
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Profil Pontjo Sutowo yang Lawan Pemerintah dalam Sengketa Hotel Sultan
3 Oktober 2023
Profil Pontjo Sutowo yang Lawan Pemerintah dalam Sengketa Hotel Sultan
Pontjo Sutowo merupakan Direktur Utama dari PT Indobuildco yang mengelola Hotel Sultan
Ali Mazi Mutasi Puluhan Pejabat
13 Agustus 2007
Ali Mazi Mutasi Puluhan Pejabat
Belum genap sebulan menduduki kembali kursi Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi memutasi 29 pejabat di jajarannya.
Jaringan Hotel Hilton Dijual
4 Juli 2007
Jaringan Hotel Hilton Dijual
Pemilik Hilton Hotels Corp., perusahaan pengelola jasa hotel terbesar kedua di Amerika Serikat, sepakat untuk menjual sahamnya. Perusahaan itu dijual kepada Blackstone Group LP seharga sekitar US$20 miliar
Jaksa Kesulitan Susun Memori Kasasi Kasus Pontjo Sutowo
19 Juni 2007
Jaksa Kesulitan Susun Memori Kasasi Kasus Pontjo Sutowo
Pontjo Sutowo dan Ali Mazi divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton. Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi Hotel Hilton mencapai Rp 1,7 triliun.
Pontjo dan Ali Mazi Dituntut 7 Tahun
1 Mei 2007
Pontjo dan Ali Mazi Dituntut 7 Tahun
Jaksa penuntut umum yang dipimpin Ali Mukartono menuntut terdakwa Pontjo Sutowo dan Ali Mazi dengan pidana tujuh tahun penjara.
Fatwa MA untuk Ali Mazi Tidak Tepat
29 April 2007
Fatwa MA untuk Ali Mazi Tidak Tepat
Pemberhentian itu perlu dilakukan, karena apabila pejabat itu masih aktif, pelayanan kepada publik dan pelaksanaan pemerintahan akan terganggu. "Penonaktifan itu juga untuk mempermudah pemeriksaan," kata Saut Situmorang.
Mestinya MA Tidak Beri Fatwa pada Ali Mazi
29 April 2007
Mestinya MA Tidak Beri Fatwa pada Ali Mazi
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka harus dinonaktifkan dari jabatannya. "Tujuannya untuk memperlancar proses hukumnya," kata Emerson Juntho.
Sidang Tuntutan Kasus Hilton Ditunda
24 April 2007
Sidang Tuntutan Kasus Hilton Ditunda
itu. "Masih ada hal yang perlu dirumuskan. Hingga saat ini kami belum menyelesaikan tuntutan," kata jaksa penuntut umum Henrizal Hustin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/4).
Sidang Hilton Kembali Digelar
13 Maret 2007
Sidang Hilton Kembali Digelar
Sidang kasus dugaan korupsi dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/3).
Massa Tuntut Ali Mazi Tinggalkan Rumah Jabatan
10 Maret 2007
Massa Tuntut Ali Mazi Tinggalkan Rumah Jabatan
Ratusan massa berunjuk rasa menuntut Ali Mazi, gubernur yang dinonaktifkan karena menjadi terdakwa kasus korupsi Hilton, segera meninggalkan rumah jabatan gubernur.
