Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Perkuat Peran Masyarakat Jaga Kawasan Konservasi di Anambas

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru terus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi perairan di Kepulauan Anambas, Selasa, 21 Mei 2024. Penguatan tersebut salah satunya dengan pemberian bantuan kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) Damai Bahari dan juga Gerakan Lokal Penggiat Konservasi Laut (GELORA) Kiabu.

Keberadaan KOMPAK di Kepulauan Anambas sangat berperan penting dalam mendukung perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang dapat menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Kepala LKKPN Pekanbaru Rahmat Irfansyah menuturkan bahwa bantuan tersebut diserahkan kepada kelompok GELORA Kiabu berupa alat selam yang terdiri dari BCD 5 unit, tabung selam 5 unit, fin open hill 5 unit, masker 5 unit, low boot 5 unit, weight belt 5 unit dan pemberat 20 unit. Sementara untuk KUB Damai Bahari menerima  4 set fish finder.

“Kedua kelompok ini menjadi unsur terpenting dalam pengelolaan kawasan konservasi Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya karena keduanya merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan aktivitas langsung di kawasan konservasi” ujar Irfan.

Irfan pun mengungkapkan pihaknya memerlukan proses penilaian yang cukup panjang sejak bulan Januari 2024 ketika dilakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan proposal bantuan pemerintah. GELORA Kiabu dan KUB Damai Bahari sepenuhnya telah memenuhi syarat dan kriteria dalam pemberian bantuan pemerintah sesuai dengan Juknis Pelaksanaan Bantuan KOMPAK Tahun 2024.

Lebih lanjut dijelaskannya penyaluran bantuan pemerintah kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru merupakan upaya pemerintah meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dengan memperkuat sarana dan prasarana yang dapat dioptimalkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Harapan kami, kedua KOMPAK ini dapat meningkatkan peran aktif serta komitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi Kepulauan Anambas agar berkelanjutan. KKP akan membina KOMPAK dan menciptakan kolaborasi yang berkualitas. KOMPAK harus bisa lebih berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga akan terjalin sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas yang hadir mewakili Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas mengapresiasi perhatian KKP untuk terus memperkuat kolaboasi dan peran serta masyarakat dengan mengatasi permasalahan keterbatasan sarana yang dimiliki masyarakat disertai pembinaan yang selalu dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat serta menciptakan mata pencaharian alternatif dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas.

“Semoga manfaat keberadaan kawasan konservasi akan semakin dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujarnya.

Bantuan konservasi diserahkan langsung Kepala LKKPN Pekanbaru kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Selasa, 14 Mei 2024 di Kantor Bupati Kepulauan Anambas dan dihadiri oleh para pimpinan/perwakilan instansi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus mendorong kelompok penerima bantuan selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

6 jam lalu

Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mendukung langkah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sabtu (22/6/24)
Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Pertamina Patra Niaga Gelar Pertamax Turbo Drag Fest 2024

7 jam lalu

Pertamax Turbo Drag Fest 2024 akan diselenggarakan di Lapangan Terbang Cicangkal, Bogor pada 13-14 Juli 2024 dan 17-18 Agustus 2024, serta di Lapangan Udara Wiriadinata, Tasikmalaya pada 27-28 Juli 2024.
Pertamina Patra Niaga Gelar Pertamax Turbo Drag Fest 2024

Seluruh pembalap akan menggunakan Pertamax Turbo. Ini akan membuktikan kualitas Pertamax Turbo bersaing dengan produk BBM untuk motorsport


BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan

7 jam lalu

Acara musik di Mall Gandaria City, didukung BRI Insurance.
BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Memiliki asuransi agar kualitas hidup menjadi lebih baik, selalu terlindungi, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kegiatan sehari-hari dan hobi.


BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

8 jam lalu

BRI Insurance (BRINS) berhasil dianugerahi penghargaan dari MAIPARK Award 2024.
BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

Terdapat 23 Perusahaan Asuransi Umum terbaik yang terpilih untuk menjadi penerima penghargaan


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

8 jam lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

9 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen


Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

9 jam lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

Indonesia mendorong peran para pihak dalam kontribusi NDC melalui Kerjasama Luar Negeri tanpa transfer unit karbon ke luar negeri


Jasa Marga Masuk Perusahaan Terbaik Versi Top 500 Fortune Southeast Asia 2024

11 jam lalu

PT Jasa Marga Tbk sukses masuk ke dalam jajaran 500 perusahaan terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara versi Fortune Southeast Asia 500 di 2024.
Jasa Marga Masuk Perusahaan Terbaik Versi Top 500 Fortune Southeast Asia 2024

Sepanjang tahun 2023 Jasa Marga konsisten melakukan sejumlah inisiatif strategis


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

12 jam lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

12 jam lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.