Suciwati Mengetahui MA Tolak Kasasi TPF Kasus Munir dari Website

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri Munir, Suciwati menggelar konferensi pers usai mendapat keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dokumen Tim Pencari Fakta kasus tewasnya Munir. TEMPO/Maria Fransisca

    Istri Munir, Suciwati menggelar konferensi pers usai mendapat keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dokumen Tim Pencari Fakta kasus tewasnya Munir. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib kepada publik, sesuai dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Permohonan kasasi ini diajukan KontraS pada Februari 2017 setelah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan putusan KIP tersebut.

    Suciwati Munir, istri almarhum Munir, mengatakan ia mengetahui penolakan kasasi itu dari website MA beberapa hari yang lalu. "Belum ada pemberitahuan resmi dari panitera MA kepada KontraS selaku pemohon kasasi walaupun di website tertulis putusan telah dibuat sejak 13 Juni 2017," kata Suciwati saat jumpa wartawan di kantor KontraS, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2017.

    Baca juga: Kasus Munir Masih Belum Jelas, KontraS: Kami Tunggu

    Menurut mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar, keterbukaan pemerintah mengenai hasil temuan TPF kasus Munir dilakukan agar publik, juga Suciwati sebagai istri korban, dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat tetapi belum diadili. Sikap itu juga menunjukkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terkait.

    Karena itu, penolakan kasasi oleh MA harus didasarkan pada argumentasi dan alasan yang jelas. "Misalnya, karena masih ada pengembangan penyidikan atau pencarian fakta. Tapi, kalau hanya memperkuat argumentasi bahwa dia (Sekretariat Negara) enggak punya dokumennya, itu artinya ada yang rusak dalam negara."

    Direktur Imparsial Al Araf menambahkan, hilangnya dokumen TPF Munir merupakan suatu kejanggalan. "Saya yakin dokumen itu memiliki salinannya. Saya memandang ini hanyalah dalih untuk membuat kasus ini molor, larut, dan tidak terselesaikan."

    Simak pula: Suciwati Desak Komisi Yudisial Periksa Hakim PTUN

    Dokumen hasil temuan TPF Munir sempat dikabarkan hilang setelah Sekretariat Negara mengaku tidak memiliki dokumen tersebut. Padahal, menurut anggota TPF Hendardi dan Usman Hamid, hasil temuan TPF Munir telah diserahkan di Istana Negara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah kemudian mengajukan keberatan untuk mengumumkan dokumen hasil temuan TPF Munir ke PTUN Jakarta, dan mengajukan gugatan ke MA.

    LIDWINA TANUHARDJO | RW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.